BPN-LWP PWNU Jatim siapkan tim percepatan sertifikasi tanah wakaf

Surabaya (ANTARA) - Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menyiapkan tim sertifikasi tanah wakaf untuk menyelamatkan aset-aset NU berupa bidang wakaf yang masih belum disertifikasi.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Jatim Asep Heri dalam keterangannya di Surabaya, Jumat, mengatakan salah satu upaya dilakukan bekerja sama dengan LWP PWNU Jatim dalam mensertifikasi tanah wakaf.

"Langkah ini dilakukan lantaran banyak tanah wakaf yang masih bermasalah dan belum bersertifikat," katanya.

Ia mengemukakan orang tua-orang tua dulu ketika mewakafkan tanah jarang sekali ada akte ikrar wakaf, karena hal itu dirasa mengurangi pahala dan rasa Ikhlas. "Padahal, akte ikrar wakaf itu sangat penting," katanya.

Jika kerja sama ini berjalan dengan baik, kata Asep, tidak menutup kemungkinan target sertifikasi 8.000 tanah wakaf yang menjadi aset NU itu bisa tercapai.

"Insya Allah target 8.000 tanah wakaf yang kita niatkan untuk disertifikasi akan terpenuhi. Untuk itu mari kita wakafkan waktu kita, pengetahuan kita, kewenangan kita, untuk memberikan kepastian hukum aset-aset umat, dalam hal ini wakaf yang diserahkan kepada NU bisa terselesaikan dengan baik," ujarnya.

Terkait masih adanya sejumlah persoalan, Asep mengatakan BPN Jatim telah mengelompokkan hal itu menjadi empat klasterisasi. Pertama, bukti tanah wakaf yang lengkap. Kedua, bukti kepemilikan tanah wakaf yang tidak lengkap.

Ketiga, bukti kepemilikan tanah wakaf tidak ada, tidak dibuatkan ikrar wakaf bahkan yang mewakafkan sudah meninggal, sementara dokumen-dokumen wakaf itu masih atas nama si wakif. Terakhir, bukti wakaf masih bermasalah.

"Kami ingin mendorong di tahun 2025 ini, klaster 1 dan 2 bisa segera diajukan sertifikat. Untuk yang 3 dan 4 akan dibentuk tim khusus untuk menangani hal itu," ucapnya.

Sementara itu Wakil Ketua Lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Jatim Choirul Roziqin mengatakan pihaknya memiliki beberapa program, yakni program pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

“Di bidang Pendidikan, masih banyak kader NU yang membutuhkan pembiayaan untuk menuntaskan pendidikannya, ini menjadi PR kita bersama. Di bidang kesehatan, NU berharap di setiap kabupaten kota berdiri rumah sakit-rumah sakit NU. Di bidang perekonomian, ada pemberian modal kepada warga NU, sehingga roda perekonomian warga NU bergerak. NU itu terlalu besar, potensi ini sering kali kita tidak mampu mewadahinya," kata Choirul.