Pemkab Trenggalek wacanakan relokasi 43 KK terdampak bencana tanah gerak

Trenggalek, Jatim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Trenggalek, Jawa Timur "melempar" wacana relokasi total 43 KK(kepala keluarga) dan 119 jiwa yang rumah atau huniannya terdampak langsung bencana tanah gerak, sehingga tidak laik untuk ditinggali karena alasan keamanan.

Menurut penjelasan Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, Rabu langkah ini dilakukan karena kawasan permukiman mereka dinilai tidak lagi aman untuk dihuni akibat kerusakan parah.

Sebanyak 43 KK yang tinggal di 38 rumah telah dievakuasi ke tempat lebih aman, seperti rumah saudara di desa sekitar atau tiga posko pengungsian yang disediakan pemerintah.

Evakuasi melibatkan BPBD, TNI-Polri, Baznas, dan masyarakat setempat. Hewan ternak dan barang berharga juga ikut diselamatkan.

"Kondisi tanah di RT 18 sangat mengkhawatirkan. Rumah-rumah retak dan lantainya amblas. Hari ini evakuasi terakhir untuk memastikan semuanya aman," katanya.

Untuk jangka pendek, kebutuhan dasar seperti kasur, selimut, sembako, dan makanan siap saji telah didistribusikan oleh BPBD, Dinas Sosial, dan Baznas. Mobilisasi evakuasi juga dibantu kendaraan milik kepolisian dan TNI.

Bupati  menegaskan pentingnya relokasi permanen bagi warga terdampak. Pemerintah desa telah diminta mencari lahan baru sebagai lokasi permukiman.

Jika warga memiliki tanah sendiri, pemerintah akan membantu pembangunan rumah. Jika tidak, lahan baru akan disediakan bersama dengan pembangunan rumah.

"Solusi ini membutuhkan dukungan lintas sektoral, mulai dari pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat. Swasta juga diharapkan berkontribusi melalui Baznas yang masih membuka donasi," tambahnya.

Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga kawasan hutan, terutama pohon-pohon besar di area pegunungan, untuk mencegah tanah gerak dan longsor.

"Tanah kita gembur, jadi perlu akar pohon besar untuk memperkuat. Reboisasi akan dilakukan di lahan gundul, dan bibit pohon produktif akan disediakan," jelasnya.

Langkah reboisasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat struktur tanah tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Pemerintah berkomitmen melakukan asesmen cepat untuk menentukan area prioritas yang memerlukan penghijauan segera.(*)