Surabaya (ANTARA) - Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Muhammad Arbayanto menilai aset milik pemerintah provinsi cukup potensial sebagai salah satu sumber pendapatan daerah jika bisa dimaksimalkan oleh dinas terkait.
"Jangan salah, aset Pemprov kalau dikembangkan atau dikelola secara ekonomis akan banyak orang yang mau menanam modal," kata Arbayanto saat dihubungi dari Surabaya, Rabu.
Menurutnya, dengan penurunan pendapatan daerah seperti saat ini seharusnya dinas di Pemprov Jawa Timur harus lebih kreatif memikirkan sumber pendapatan baru selain dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
"Saya lihat mereka (dinas) kekurangan kreatifitas untuk mengembangkan potensi PAD (pendapatan asli daerah), dan hanya tergantung pada PKB. Sehingga ketika ada perubahan aturan pembagian pajak, mereka kelabakan, " katanya.
Arbayanto juga menilai, Pemprov Jawa Timur terkesan pesimistis dalam membuat target pendapatan tahun 2025 sehingga berakibat pada pemangkasan terhadap sejumlah program yang bisa menunjang pelayanan masyarakat.
"Saya melihat ada banyak potensi di dinas-dinas itu yang memiliki kemungkinan untuk menunjang peningkatan pendapatan. Contoh Dinas Perikanan Kelautan, terungkap ada beberapa aset, seperti tempat pelelangan ikan banyak yang terbengkalai," ujarnya.
Dia mencontohkan, di Lamongan ada tempat pelelangan ikan yang terbengkalai dengan luas mencapai 5 hektar. Di Sendang Biru juga ada tempat pelelangan ikan yang bisa dimaksimalkan dengan dibangun coldstorage dan diyakini mampu mendatangkan pemasukan daerah.
"Jadi instrumen pendapatan asli daerah besar lo itu. Juragan ikan di satu daerah saja bisa kaya raya, apalagi kalau pemprov," tuturnya.
Menurutnya, Pemrov Jawa Timur tidak perlu mengeluarkan anggaran besar untuk memanfaatkan sejumlah asetnya, cukup bekerja sama dengan pihak ketiga untuk bisa membangunnya.
"Yang terpenting kan semua aset itu bisa membawa kemanfaatan bagi masyarakat Jawa Timur," ujarnya.
Dirinya mengapresiasi mitra kerja Komisi B DPRD Jawa Timur yang dianggap mampu berpikir out of the box dalam mencari sumber PAD.
"Seperti Dinas Kehutanan, dia mampu memanfaatkan asetnya dan menghasilkan pendapatan daerah dengan memanfaatkan asetnya dan menggandeng pihak ketiga. Nilai investasinya besar lo," kata Arbayanto.
Lanjutnya, padahal Dinas Kehutanan tugasnya mengarah pada pelayanan menjaga hutan dan aspek ekologi.
"Ngomong hutan tidak sekadar lingkungan hidup, bagaimana menjaga alam tetapi bisa digarap aspek ekonominya yang tinggi. Harusnya dinas lain juga bisa lah," tuturnya.
