Trenggalek, Jatim (ANTARA) - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Trenggalek, Jawa Timur, Selasa menggelar rapat kerja dengan pimpinan komisi legislatif untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025.
Rapat ini fokus pada penyesuaian dan rasionalisasi anggaran, dengan perhatian khusus pada alokasi anggaran untuk belanja pegawai dan infrastruktur.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menyebutkan bahwa pencermatan terhadap pemanfaatan anggaran sangat penting agar anggaran yang disusun dapat mencapai target dan tepat sasaran.
Salah satu pembahasan utama adalah pemenuhan anggaran untuk Inspektorat, yang menurut peraturan harus mencapai 0,75 persen dari total APBD.
"Inspektorat perlu tambahan anggaran untuk memenuhi ketentuan itu, karena saat ini alokasi-nya belum mencukupi," kata Doding.
Ia menambahkan bahwa kendala anggaran ini menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut.
Selain itu, laporan dari Komisi IV menunjukkan adanya peningkatan pendapatan dari RSUD dr Soedomo Trenggalek, yang naik dari Rp140 miliar menjadi Rp147 miliar, serta kontribusi RSUD Panggul yang hampir mencapai Rp2 miliar.
Pendapatan ini memberikan harapan positif bagi pendanaan sektor kesehatan. Namun, masalah utama lainnya adalah rendahnya belanja untuk sektor infrastruktur.
Doding mengatakan, belanja infrastruktur yang minim menjadi perhatian serius dalam perencanaan RAPBD 2025.
Pihaknya akan berusaha menambah alokasi dana infrastruktur dengan mengoptimalkan sektor lainnya melalui rasionalisasi anggaran.
Untuk belanja pegawai, yang mencapai Rp1,2 triliun, DPRD Trenggalek juga mengusulkan rasionalisasi. Terutama terkait dengan pengangkatan P3K, yang membutuhkan tambahan dana sekitar Rp50 miliar.
"Perekrutan P3K ini cukup besar biayanya, sehingga harus dipertimbangkan secara matang dalam anggaran," ucap Doding.
Doding juga menyarankan agar program-program yang tidak terlalu prioritas dapat dirasionalisasi untuk memastikan anggaran digunakan dengan efisien.
Sebagai langkah berikutnya, DPRD akan melanjutkan proses evaluasi anggaran dan membuat penyesuaian agar dana digunakan lebih tepat sasaran.
Selain itu, pihak DPRD Trenggalek menekankan pentingnya kolaborasi antara semua pihak terkait, termasuk eksekutif dan masyarakat, untuk mengawasi dan memastikan agar anggaran daerah memberikan manfaat maksimal.
