Pemkab Bojonegoro apresiasi Desa Kedungsumber masuk nominasi desa antikorupsi

Bojonegoro (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengapresiasi Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro yang masuk nominasi desa antikorupsi, untuk tetap menjaga integritas dalam pembangunan desa.

"Selamat Desa Kedungsumber yang terpilih masuk nominasi desa antikorupsi, agar tetap menjaga integritas antikorupsi dalam pembangunan desa,” kata Pj Bupati Bojonegoro, Adriyanto saat menerima kunjungan kerja tim KPK di Balai Desa Kedungsumber, Rabu.
 
Menurut Adriyanto, dengan kegiatan hasil penilaian perluasan percontohan desa antikorupsi ini banyak hal positif yang dapat diambil, salah satunya adalah komitmen pemerintah desa untuk terus menjaga integritas dalam pembangunan.

"Saya yakin komitmen dari seluruh pemerintah desa untuk menjaga integritas dalam pembangunan desa," ucapnya.
 
Lebih lanjut Pj Bupati menjelaskan kegiatan ini juga sebagai langkah baik bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk memperkuat komitmen menjadikan integritas dan komitmen antikorupsi menjadi bagian dari pelaksanaan pembangunan di wilayah setempat.
 
Sementara itu, Ketua Tim Monitoring KPK, Andhika Widiarto mengatakan bahwa desa antikorupsi dibuat bukan sebagai perlombaan, tetapi sebuah langkah nyata menuju desa yang bebas dari korupsi.
 
Dalam kesempatan ini pihaknya memonitoring hasil penilaian desa antikorupsi yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur kepada tiga desa yang ada di Jawa Timur, yaitu desa di Kabupaten Pacitan, Bojonegoro dan Tuban. 

"Dari hasil monitoring dan kelengkapan dokumen yang ada, bisa dikatakan Desa Kedungsumber sudah cukup baik, namun untuk penilaian kami serahkan ke provinsi," tuturnya.
 
Dalam kesempatan ini, Kepala Desa Kedungsumber. Sukardi menambahkan, meski sudah masuk dalam standar penilaian, ada beberapa poin yang harus diperhatikan, seperti update produk-produk hukum tingkat pemerintah desa dan update lebih detil terkait konten laman desa.
 
Dalam waktu dekat, pihak desa akan berkolaborasi dan koordinasi lebih optimal dengan instansi terkait untuk meningkatkan kerja pemerintah desa dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik.

"Ke depan, untuk pemerintah desa maupun masyarakat bisa saling bahu membahu untuk memberantas korupsi," katanya.