Surabaya (ANTARA) - Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1 dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Luluk Nur Hamidah berjanji akan meningkatkan kualitas garam Madura untuk memenuhi kebutuhan nasional.
"Garam di Madura dianggap belum memenuhi kriteria kebutuhan garam industri, kenapa kemudian kita tidak hadir memberikan kebijakan yang berpihak," ujar Luluk melalui keterangannya yang diterima di Surabaya, Minggu.
Ia menjelaskan, pemerintah menilai kandungan Natrium Klorida (NaCl) garam Madura belum mencapai 97 persen sehingga tidak sesuai dengan kriteria kebutuhan garam industri.
"Kenapa kita tidak bisa menyelamatkan garam Madura sehingga menjadi tuan di rumahnya sendiri. Kenapa kita ini masih mengimpor garam dalam jumlah besar setiap tahun," kata Luluk.
Luluk berjanji memberikan fasilitas untuk mengembangkan kualitas garam Madura dan menjadikan komoditas itu sebagai unggulan dan mampu memenuhi minimal kebutuhan industri garam nasional.
"Kami ingin memberikan dukungan anggaran yang memadai, memberikan dukungan teknologi, memberikan dukungan sarana dan prasarana, memberikan pusat-pusat penelitian, memberikan subsidi untuk transportasi, sehingga garam Madura bukan hanya untuk konsumsi," tuturnya.
Luluk menjelaskan Madura merupakan salah satu daerah yang berpotensi menjadi pusat perekonomian nasional dengan berbagai kelebihannya.
Sebagai informasi, untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan berkontestasi pada Pilkada Jatim 2024 ada tiga pasangan calon yakni Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak dan Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta Gus Hans.
Berdasarkan jadwal, pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 berlangsung pada 27 November dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara, pada 27 November hingga 16 Desember 2024
Calon Gubernur Jatim Luluk Nur Hamidah janji naikkan kualitas garam Madura
Minggu, 29 September 2024 11:11 WIB
Garam di Madura dianggap belum memenuhi kriteria kebutuhan garam industri, kenapa kemudian kita tidak hadir memberikan kebijakan yang berpihak