Dubes Rusia: Kerja sama pertahanan bilateral pasti ikuti aturan Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov menegaskan bahwa kerja sama bilateral di bidang pertahanan dan militer akan mematuhi ketentuan pemerintah Indonesia, sehingga tidak mungkin akan ada pembinaan pangkalan militer Rusia di wilayah RI.

“Jika undang-undang Indonesia tidak mengizinkan adanya pangkalan militer asing di wilayah Indonesia, kerja sama kita tentu tak akan mengarah ke sana,” kata Dubes Tolchenov dalam temu media di Jakarta, Senin.

“Karena itu, tentu saja tak bakal ada pangkalan angkatan udara, angkatan laut, atau angkatan darat Rusia dalam bentuk apa pun di Indonesia,” kata Tolchenov, sembari menambahkan bahwa gagasan tersebut merupakan “suatu ide yang gila”.

Ia menjelaskan bahwa pada dasarnya, Rusia ingin memperkuat kerja sama militer dengan Indonesia yang sudah terjalin sejak berpuluh-puluh tahun lalu dan telah terwujud dalam berbagai bentuk kemitraan.

Tak sedikit perangkat militer dan alutsista buatan Rusia yang digunakan militer Indonesia, dan sudah beberapa kali kapal tempur Rusia berkunjung ke Indonesia dalam rangka kerja sama pertahanan dalam tahun-tahun belakangan.

Tolchenov pun meyakini bahwa kerja sama militer dan pertahanan merupakan salah satu aspek integral dalam hubungan bilateral antara Rusia dengan Indonesia.

“Setelah beberapa dasawarsa berlalu, kami punya sejarah yang begitu panjang perihal kerja sama kami dengan militer Indonesia,” ucap Tolchenov, menambahkan.

Namun, kerja sama militer Rusia dengan Indonesia tentu ada batasannya, yaitu pada peraturan negara mitra. “Kerja sama kami dengan negara lain tak hanya mematuhi hukum internasional, namun juga peraturan nasional mitra,” ucap Dubes Rusia, menegaskan.

Sebuah pemberitaan media internasional sebelumnya menyebutkan bahwa Federasi Rusia mengusulkan kepada pemerintah Indonesia untuk menjadikan Lanud Manuhua di Pulau Biak, Papua, sebagai lokasi pangkalan bagi pesawat-pesawat militer Rusia.

Menurut laporan media tersebut, permintaan itu disampaikan setelah pertemuan antara Menteri Pertahanan RI dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia pada Februari 2025, dengan maksud menempatkan pesawat-pesawat jarak jauh milik Russian Aerospace Forces (VKS) di Lanud Manuhua yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo.

Isu permintaan pemanfaatan fasilitas RI untuk pangkalan militer asing seperti yang diwartakan berita asing tersebut telah dibantah keras baik oleh Kementerian Luar Negeri RI maupun Kementerian Pertahanan RI.