Jakarta (ANTARA) - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, harus dijadikan momentum strategis untuk memperkuat ketahanan nasional, khususnya ketahanan ekonomi Indonesia.
“Ini momentum bagi kita. Kebijakan dunia yang tidak lagi mengutamakan perdagangan bebas, harus disikapi dengan memperkuat fondasi ekonomi nasional,” katanya dalam acara Jatim Retreat 2025 pada Sabtu (26/4), sebagaimana yang dilansir dalam keterangan yang diterima ANTARA di Jakarta, Minggu.
Menurut Ace, di tengah perubahan lanskap geopolitik dan geoekonomi global, bangsa Indonesia harus mempercepat langkah membangun kemandirian di sektor-sektor vital.
Ketahanan ekonomi pun menjadi pilar utama ketahanan nasional. Dengan memperkuat sektor energi, pangan, industri, dan teknologi, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada pasar global yang rentan.
Oleh karena itu, Ace mendorong percepatan hilirisasi sumber daya alam, penguatan industri dalam negeri, pengembangan ekonomi kreatif, serta transformasi digital untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
“Ketahanan ekonomi harus dibangun dari dalam. Kita harus mengelola sendiri kekayaan alam kita, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memastikan ketersediaan lapangan kerja berkualitas untuk generasi mendatang,” katanya.
Selain itu, dia juga menekankan pentingnya memperkuat investasi dalam kualitas sumber daya manusia, inovasi teknologi, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Adapun dalam konteks daerah, Ace menyebut bahwa Jawa Timur merupakan salah satu pilar utama dalam menopang ketahanan nasional. Berdasarkan Indeks Ketahanan Nasional (IKN) 2024, Jawa Timur menunjukkan kinerja cukup tangguh di bidang demografi, ekonomi, dan politik.
“Jawa Timur memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak kemandirian nasional, terutama dengan kekuatan sumber daya manusia, sektor agrikultur, industri, dan kreatif yang kuat,” ujarnya.
Kendati demikian, dia mengingatkan agar Jawa Timur tetap mewaspadai tantangan era disrupsi global, perubahan pola perdagangan dunia, ketidakpastian bisnis, hingga krisis sosial budaya akibat transformasi digital.
Dia juga mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Jawa Timur memerlukan penguatan iklim investasi dan produktivitas ekonomi.
“Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus terus memperkuat iklim ekonomi yang sehat agar produktivitas tetap berkembang,” ujarnya.
