BPKAD Jatim terus sosialisasikan implementasi ETPD ke seluruh daerah

Pemprov Jatim (ANTARA) - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur terus sosialisasikan Implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) untuk menekankan sistem cashless atau tanpa uang tunai pada transaksi sebagai pendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Kepala BPKAD Jawa Timur Aris Mukiyono di Surabaya, Kamis, mengatakan saat ini, realisasi penerapan ETPD di Jawa Timur terus meningkat karena berbagai sistem pengadaan di pemerintahan sudah berbasis digital.

"Tidak ada lagi transaksi manual. Utamanya, pada bidang pembelanjaan, setelah pedoman umum terpenuhi, transaksi dilakukan melalui transfer dari Bank Jatim,’’ ucapnya. 

Aris menjelaskan, penerapan ETPD perlu digenjot dari aspek pendapatan daerah, yakni melalui layanan pembayaran dari masyarakat yang juga berbasis digital.

‘’Berbagai terobosan sudah disiapkan, tinggal bagaimana masyarakat menerapkan layanan berbasis digital itu,’’ katanya. 

Aris menambahkan, program tersebut jika diterapkan akan memudahkan masyarakat karena tidak perlu datang ke Samsat atau Bapenda.

"Cukup mendatangi outlet terdekat untuk melakukan transaksi, karena sebagian besar outlet menyediakan fasilitas pembayaran melalui handphone. ‘Pola pembayaran cashless seperti ini yang akan terus kami dorong,’’ ujarnya.  

Sementara itu, Vice President Digital Banking Bank Jatim Machfud Hidayat mengatakan inovasi layanan transaksi berbasis digital akan mendorong peningkatan implementasi ETPD.

"Dukungan untuk meningkatkan implementasi di Jawa Timur cukup besar. Integrasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) sudah menjangkau pada berbagai daerah, dengan begitu, percepatan penerapan ETPD bisa lebih cepat dan optimal,’’ ucapnya.

Pada forum focus group discussion (FGD) implementasi ETPD itu, hadir pembicara dari Bank Jatim, Badan Pendapatan Daerah, serta Bank Indonesia regional Jawa Timur.

Masing-masing pembicara memaparkan program implementasi ETPD untuk masyarakat. Misalnya, pembayaran pajak secara digital. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur dengan penyedia jasa financial technology (Fintech).