Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong optimalisasi potensi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berpendapatan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang disinergikan dengan dunia industri untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) di tengah dinamika fiskal akibat penurunan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah.
“Kondisi ini berdampak pada ruang fiskal dan desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Jawa Timur. Penurunan transfer pusat mendorong pemerintah provinsi perlu berinovasi,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur Sigit Panoentoen dalam keterangannya di Surabaya, Sabtu.
Sebagai langkah strategis, Pemprov Jatim mendorong optimalisasi SMK berpendapatan melalui skema BLUD yang disinergikan dengan dunia industri.
Sigit menjelaskan, Jawa Timur memiliki 2.174 SMK, namun belum semua mampu mengimplementasikan fungsi BLUD secara optimal karena keterbatasan pemahaman mengenai penyusunan laporan keuangan, indikator kinerja, dan tata kelola BLUD.
Untuk itu, BPKAD Jatim sebelumnya menggelar workshop bertajuk Transformasi Pengelolaan SMK Berpendapatan di Jawa Timur melalui Pola Pengelolaan Keuangan dan BLUD (PPK-BLUD) guna memperkuat pemahaman satuan pendidikan terhadap sistem ini.
“Workshop ini menyajikan informasi tentang arah, tujuan, serta implementasi BLUD pada SMK,” ujarnya.
Baca juga: Khofifah apresiasi murid SMK tembus panggung fesyen dunia
Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Adam Rusydi menilai inovasi pengelolaan keuangan di SMK menjadi langkah penting menjaga keberlanjutan pendapatan daerah di tengah penurunan penerimaan pajak dan dana transfer pusat.
SMK punya potensi luar biasa dan BLUD harus diimplementasikan dengan serius dan disinergikan dengan dunia industri.
Adam mencontohkan peluang besar di sektor kendaraan listrik, di mana SMK dapat menyesuaikan kurikulum dan pelatihan untuk mencetak tenaga kerja siap pakai.
“Beberapa SMK sudah bisa membuat motor listrik. Namun indikator penunjangnya perlu diperkuat. Komisi C siap mendukung penganggaran untuk pengembangan sektor ini agar bisa menjadi sumber pendapatan sekolah,” ujarnya menegaskan.
Direktur BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Yudia Ramli menyebut BLUD sebagai instrumen strategis memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah.
Menurutnya, BLUD menjadi solusi untuk meningkatkan PAD, memperluas pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi daerah.
Sementara Kasubdit BLUD Kemendagri, Raden Wisnu Saputro menambahkan penerapan BLUD di SMK sejalan dengan agenda revitalisasi pendidikan vokasi.
Menurut dia, potensi pendapatan SMK bersumber dari kegiatan produktif berbasis kompetensi siswa, bukan sekadar penyewaan fasilitas.
Lanjutnya, pendapatan SMK harus dikelola sebagai bagian dari proses pembelajaran sekaligus sumber ekonomi yang berkelanjutan.
