"Saya minta anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) netral dalam pemilu. Tidak memihak ke kanan dan ke kiri. Korpri tetap ada di tengah-tengah kekuatan partai politik yang ada," kata Bung Karna, sapaan akrab bupati, saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Kerja Korpri Kabupaten Situbondo di Pendopo Aryo Situbondo, Selasa.
Dengan menjaga netralitas sebagai ASN, lanjut dia, situasi kondusif di lingkungan Pemkab Situbondo tetap terjaga.
Ia juga berharap anggota Korpri jangan sampai terpecah belah karena berbeda pilihan pada Pemilu 2024.
Baca juga: Padi BK Situbondo mampu bertahan meski sawah terkontaminasi air belerang
Menurut Bung Karna, perbedaan pilihan dalam pemilihan umum harus disikapi dengan bijak dan Korpri harus bisa menjadikan sebuah perbedaan sebagai khazanah untuk saling menguatkan.
"Sekali lagi saya sampaikan Korpri menjaga netralitas karena netralitas di kalangan ASN sudah menjadi komitmen yang harus dipegang teguh," ujar dia.
Bupati menambahkan ada sanksi bagi anggota Korpri atau ASN yang terbukti tidak netral pada Pemilu 2024. "Sanksi-sanksi itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai," ucap Bung Karna.
Terpisah, Kapolres Situbondo Ajun Komisaris Besar Polisi Dwi Sumrahadi juga mengingatkan jajarannya, baik personel Polri maupun ASN setempat untuk bersikap netral pada Pemilu 2024.
"Seluruh anggota Polri dan ASN harus netral, meskipun ada keluarganya yang juga ikut mencalonkan," katanya.
Tak hanya itu, Kapolres juga menegaskan agar anggotanya dan ASN Polres Situbondo menjaga netralitas ketika menggunakan media sosial.
"Setiap apel pagi, pejabat utama selalu ingatkan dan tekankan kepada anggota untuk menjaga netralitas, terutama dalam menggunakan media sosial. Harus bijak memberikan like, komen dan berfoto dengan tokoh-tokoh yang sudah ditetapkan menjadi calon presiden, calon wakil presiden, maupun calon legislatif," kata Kapolres.
