Situbondo (ANTARA) - Sejumlah ustadz dan pengasuh pesantren yang tergabung dalam Forum Peduli Situbondo, Jawa Timur mempertanyakan penghapusan semua dana hibah pada APBD 2025, kecuali untuk hibah musala oleh pemerintah daerah setempat.
Sebelumnya, Pemkab Situbondo mengalokasikan anggaran sekitar Rp13 miliar pada APBD 2025 untuk dana hibah bagi pesantren, lembaga pendidikan, dan musala, perinciannya Rp6 miliar untuk pesantren, sisanya untuk hibah lembaga pendidikan, masjid, dan musala. Para calon penerima hibah telah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
"Perlu kami sampaikan bahwa forum ini bukan forum oposisi, tapi bagaimana kami bisa juga turut memberikan pemikiran kontribusi bagi pemkab termasuk apa yang menjadi kebijakan bupati dan wakil bupati, namun tetap mengikuti ketentuan dan perundang-undangan," kata Ketua Forum Peduli Situbondo H Ahmad Zainuri Ghazali di Situbondo, Senin.
Saat ini, lanjut dia, Forum Peduli Situbondo tengah mendatangi satu persatu partai politik untuk mengetahui pasti informasi penghapusan semua hibah, kecuali musala, karena dianggarkan oleh pemerintahan sebelumnya.
Menurut Zainuri, informasi semua dana hibah yang dihapus kecuali musala itu merupakan usulan program tahun 2024 dan ditetapkan sebagai peraturan daerah dan juga sudah melalui evaluasi Gubernur Jawa Timur dan akhirnya disahkan.
"Kalau pernyataan Bupati Situbondo (Yusuf Rio Wahyu Prayogo) karena atensi gubernur (untuk menghapus hibah kecuali musala) saya tidak tahu dan belum menghubungi gubernur," katanya.
Zainuri menambahkan, Forum Peduli Situbondo juga mempertanyakan soal ratusan guru ngaji "dicoret" sebagai penerima insentif dari pemerintah daerah setempat.
"Jadi, kami tidak hanya fokus pada dana hibah saja, tapi juga penerima insentif guru ngaji yang dicoret sebagai penerima, termasuk pemberhentian 600 orang tenaga honorer," ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menghapus semua dana hibah pada APBD 2025, kecuali hibah untuk musala karena ada atensi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
"Soal hibah ini, saya yang paling bertanggung jawab, semua hibah tidak ada satu pun, kecuali untuk musala, karena ada atensi dari Gubernur," katanya saat menjawab pemandangan umum Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera (DND) dalam Rapat Paripurna Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 di Gedung DPRD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Senin (5/5).
Bupati meminta semua pihak menerima kenyataan yang menjadi keputusannya dengan meniadakan atau menghapus dana hibah, termasuk hibah untuk pesantren, masjid, kecuali hibah untuk musala karena pemerintah daerah setempat membutuhkan anggaran perbaikan kebutuhan mendasar masyarakat.
"Yang dihapus itu sesuai dengan atensi dari Gubernur Jawa Timur untuk memperhatikan hibah-hibah, akhirnya semua hibah dihapus, kecuali musala," ucap Mas Rio, sapaan Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo.
Forum Peduli Situbondo pertanyakan penghapusan hibah kecuali untuk musala
Selasa, 20 Mei 2025 6:08 WIB

Forum Peduli Situbondo saat berkunjung ke kantor DPC Partai Demokrat Situbondo. ANTARA/Novi Husdinariyanto