Nganjuk (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk ingin agar Pj Bupati Nganjuk yang baru Sri Handoko Taruna yang telah dilantik oleh Gubernur Jatim menggantikan Marhaen Djumadi mengintensifkan komunikasi dengan forkopimda.
"Saya berharap yang menjadi Pj Bupati Nganjuk untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Bupati yang sudah cukup bagus. Komunikasi dijalin termasuk dengan Forkopimda," kata Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Nganjuk Ulum Basthomi saat dikonfirmasi, Minggu.
Ia mengatakan peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah Bupati dan DPRD, sehingga komunikasi yang bagus harus tetap terjaga.
Selain itu, program-program yang sebelumnya sudah dibahas dalam perubahan APBD Nganjuk tentunya akan dilaksanakan di bawah komandan dari Pj Bupati.
"Sehingga ini perlu (komunikasi intensif), karena beliau tidak ikut merencanakan. Yang dibahas bersama DPRD, nantinya tinggal pak Pj Bupati yang kontrol sekaligus cek kegiatan sehingga APBD benar bermanfaat untuk masyarakat," kata dia.
Dirinya menambahkan, Pj Bupati nantinya juga tanggung jawab untuk APBD 2024. Yang bersangkutan ikut dalam proses pembahasan sehingga nantinya diharapkan program betul-betul bisa membawa kemajuan bagi Nganjuk.
"Harapan kami bisa melanjutkan kepemimpinan pak Marhaen dan kebijakannya lebih bagus, berpihak pada rakyat," ujar dia.
Pihaknya juga tidak khawatir terkait dengan dobel jabatan Pj Bupati Nganjuk. Dirinya yakin Pj Bupati bisa fokus ke daerah.
"Saya yakin beliau akan bisa bagi tugas yang betul-betul harus dijalankan dengan fokus. Beliau pasti bisa bagi waktu," ucap dia.
Sementara itu, Kabag Prokopim Kabupaten Nganjuk Sauqi mengatakan sesuai dengan jadwal untuk perpisahan Bupati Marhaen dan perkenalan Pj Bupati di Nganjuk akan digelar pada Senin (25/9) malam.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik 12 Penjabat (Pj) kepala daerah yang ada di wilayah Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu, termasuk di Kabupaten Nganjuk. Penetapan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
