Komisi B kawal tindak lanjut hasil pelatihan kerja di Surabaya

Surabaya (ANTARA) - Komisi B DPRD Kota Surabaya siap mengawal adanya tindak lanjut dari hasil pelatihan kerja yang digelar pemerintah kota (pemkot) setempat di Kota Pahlawan, Jawa Timur.

"Kami kawal dan komunikasikan kepada pemkot. Seperti apa sebenarnya program tersebut dan bagaimana solusinya nanti kami carikan," kata Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz di Surabaya, Jumat.

Pada saat kegiatan reses pihaknya mendapatkan keluhan dari warga karena selama ini program yang digagas Pemkot Surabaya untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran masih sebatas pemberian pelatihan saja dan tidak ada tindak lanjut lagi setelah adanya pelatihan.

Salah satunya, lanjut dia, adalah tidak adanya distribusi ke perusahaan atau tempat kerja bagi warga yang telah mengikuti pelatihan-pelatihan kerja yang di lakukan Pemkot Surabaya.

"Jadi setelah pelatihan tidak ada outputnya. Jadi, tidak ada tindak lanjutnya setelah pelatihan. Ini yang merekan keluhkan," ujarnya.

Baca juga: DPRD Surabaya minta waspadai peredaran daging gelonggongan

Atas keluhan warga tersebut, Mahfudz akan mengkomunikasikan kepada pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya Achmad Zaini mengatakan pihaknya membuka pelatihan untuk enam jenis pekerjaan guna mencetak pekerja profesional dan memiliki sertifikat.

Ia menjelaskan pelatihan tersebut dibuka karena memang sudah ada permintaan dari beberapa perusahaan.

"Jadi beberapa perusahaan membutuhkan pekerja yang terkait dengan enam bidang itu, makanya kami siapkan pelatihannya," kata Achmad Zaini.

Adapun enam jenis pekerjaan yang akan dilatih itu adalah pelatihan alat angkat angkut (forklift), pelatihan pastry cook, pelatihan desain grafis, pelatihan fotografi, pelatihan perhotelan, dan pelatihan perawatan rambut dan barber. Pelatihan ini berlangsung sekitar 10-16 hari, tergantung dari jenis pekerjaannya.

Setelah dilatih, lanjut dia, mereka akan mendapatkan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Selanjutnya, mereka akan disalurkan kepada perusahaan-perusahaan yang sudah meminta pekerja.

"Memang tidak ada jaminan pasti diterima oleh perusahaan itu, namun persentasenya lebih besar karena kami yang menyalurkan dan sudah dilatih. Jadi, pada prinsipnya sebagian besar pasti masuk," katanya.