Wali Kota Eri sebut sebanyak 57.828 NIB telah diterbitkan di Surabaya

Surabaya (ANTARA) - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan sebanyak 57.828 Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha telah diterbitkan di Kota Pahlawan, Jawa Timur, tercatat mulai 4 Agustus 2021 hingga 22 Desember 2022.

"Oleh pemerintah pusat, Kota Surabaya dinyatakan menjadi yang terbesar keempat realisasi penerbitan NIB se-Indonesia," kata Cak Eri panggilan lekat Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Minggu.

Cak Eri mengatakan penerbitan NIB tersebut sejalan dengan program ekonomi kerakyatan yang digeber Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mendorong perekonomian masyarakat.

Hal itu terbukti dengan dengan laju ekonomi di Surabaya mencapai 7,17 persen pada 2022, kemudian penurunan kemiskinan (Tingkat Pengangguran Terbuka) dari 9,68 persen (2021) menjadi 7,62 persen (2022).

Cak Eri memastikan keberpihakan Pemkot Surabaya terhadap ekonomi kerakyatan akan terus dilakukan. Bahkan, pada tahun 2023, pemkot sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 triliun untuk UMKM Surabaya.

"Sehingga ini akan kami teruskan di tahun 2023, dengan menggunakan belanja Rp3 triliun untuk kepentingan UMKM Surabaya," ujar Cak Eri.

Bentuk keberpihakan pemkot terhadap ekonomi kerakyatan melalui sejumlah inovasi, juga mendapatkan apresiasi Innovative Government Award (IGA) Tahun 2022. Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut, diterima langsung Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Jakarta pada 23 Desember 2022.

"Penghargaan yang kami dapat kemarin adalah sebagai kota terinovasi. Ini kedua kali Kota Surabaya berturut-turut. Dan ini yang membuat kami menjadi semangat, menjadi motivasi kami bagaimana inovasi yang kita lakukan untuk kepentingan umat," kata Cak Eri.

Inovasi yang meraih IGA Tahun 2022 dari Kemendagri itu adalah aplikasi e-Peken dan program Jagongan Cegah Stunting (Jago Centing). Melalui program Jago Centing, pemkot berkomitmen menekan angka stunting dengan dikoneksikan e-Peken untuk meningkatkan perekonomian dan peran serta masyarakat.

"Jadi inovasi-inovasi ini diperlukan (pemerintah daerah). Saya terima kasih kepada Pak Mendagri (Tito Karnavian) dan Pak MenPAN-RB (Abdullah Azwar Anas) yang terus memberikan kami motivasi untuk berinovasi. Karena tujuan inovasi ini adalah percepatan-percepatan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar," kata dia.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu mengatakan, inovasi e-Peken menjadi salah satu bukti keseriusan pemkot dalam mengentas kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Bahkan melalui e-Peken, belanja APBD Kota Surabaya untuk sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK), menjadi yang terbesar se-Indonesia yaitu Rp1,2 triliun.

"Ini dibuktikan dengan e-Peken yang belanjanya semakin besar dan dibuktikan dengan belanja APBD Surabaya untuk produk UMKM Rp1,2 triliun," kata dia.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya Fauzie Mustaqiem Yos menjelaskan pentingnya memiliki NIB bagi pelaku usaha atau UMKM. Selain sebagai legalitas, NIB juga menjadi syarat untuk mendongkrak UMKM bisa naik kelas.

"Jadi kalau bicara UMKM naik kelas, kriteria naik kelas itu bisa dilihat dari omzet, diversifikasi produk, pemasarannya dan yang paling penting adalah dia (UMKM) mempunyai legalitas. Kalau sudah punya legalitas, berarti dia sudah mempunyai kewenangan, keabsahan untuk melakukan usaha. Nah, salah satu legalitasnya dari teman-teman UMKM adalah melalui NIB," kata Yos.