Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto mengingatkan kepada seluruh ASN untuk menjaga netralitas di tahun politik pada Pemilu 2024 karena setiap momentum pesta demokrasi lima tahunan sering kali sejumlah ASN terjebak pada pelanggaran netralitas.
"Pada tahun politik menjelang Pemilu tahun 2024, para ASN akan menghadapi tantangan dan netralitas ASN akan diuji," katanya saat menjadi pemateri secara daring dalam acara seminar nasional yang digelar di FISIP Universitas Jember (Unej), Senin.
Menurut dia, satu-satunya sikap politik yang boleh dilakukan dan ditunjukkan oleh ASN adalah melakukan pemilihan para kandidat politik yang dipilih di dalam bilik suara saat pemilihan umum berlangsung.
"Selebihnya di ruang publik ASN tidak boleh menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon," ucapnya.
Berdasarkan data KASN, lanjut dia, pada Pilkada tahun 2020 tercatat sebanyak 2.034 kasus pelanggaran yang dilaporkan kepada KASN dan dari data laporan yang masuk, tercatat sebanyak 1.596 orang ASN terbukti melakukan pelanggaran netralitas.
"Pelanggaran paling banyak pada penggunaan media sosial yang tidak bijak karena biasanya mereka (ASN) melakukan unggahan bernada menjatuhkan atau mendukung salah satu calon," katanya.
Agus menjelaskan potensi terjadinya pelanggaran netralitas dalam pemilu itu sangat besar karena ada pola hubungan timbal balik antara birokrasi dan politikus.
"Politikus ingin meraih suara sebanyak-banyaknya dari para ASN agar bisa menang. ASN berharap adanya promosi jabatan dari yang dia dukung jika kemudian menang," ujarnya.
Ia mengingatkan agar para ASN tidak perlu takut dalam menghadapi para politikus yang menduduki jabatan karena promosi jabatan diterapkan adalah berdasarkan kompetensi dan integritas.
"Karena dalam sistem 'merit', pola promosi pengisian kekosongan jabatan tidak didasarkan pada dukungan politik atau kekerabatan, tetapi murni berdasarkan kompetensi dan integritas yang dimiliki ASN," tuturnya.
Sementara, Ketua Indonesian Association for Public Administration (IAPA) Jatim Muhammad Nuh mengatakan ASN selalu dihadapkan pada persoalan yang sulit jika dikaitkan dengan netralitas dalam momentum pemilu.
"ASN itu ditempa oleh pandai besi politik. Artinya regulasi yang diterapkan dibuat oleh para politikus, kemudian memanfaatkannya untuk kepentingan politik," ujarnya.
Ia menjelaskan dalam teori principal-agent pada hakikatnya seorang birokrasi (ASN) ada kecenderungan menempel pada para politikus untuk mempertahankan kedudukannya, namun pada satu sisi juga membutuhkan birokrasi untuk memuluskan jalan meraih kemenangan Pemilu.
"Memang sulit bagi ASN untuk bersikap netral 100 persen karena ada sifat resiprokal dalam hubungan keduanya, saling menguntungkan dan keduanya memiliki ketergantungan," katanya.
