Pemkot Kediri ingatkan soal netralitas aparatur negara di Pilkada 2024

Kediri (ANTARA) - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, mengingatkan soal netralitas aparatur negara dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri tahun 2024.

Penjabat Wali Kota Kediri Zanariah, Rabu mengemukakan tahapan kampanye terbuka Pilkada 2024 telah bergulir hampir satu bulan lamanya. Pihaknya mengingatkan bahwa sebagai ASN, TNI, dan Polri, netralitas merupakan harga mati terutama di tahun politik seperti saat ini.

"Untuk itu, diharapkan tetap memegang teguh nilai netralitas ini sebaik mungkin," katanya di Kediri.

Ia menambahkan, setiap ASN, TNI dan Polri wajib bebas konflik kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, objektif dan tidak memihak dalam dimensi pelaksanaan pemilu penyelenggaraan pelayanan publik, dan pembuatan kebijakan

Zanariah juga mengungkapkan netralitas bukan hanya sekedar slogan, melainkan sebuah komitmen yang harus dijaga bersama.

Menurut dia, sebagai aparatur negara dituntut untuk selalu bersikap adil, tidak memihak, dan menjunjung tinggi kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Ia menambahkan, camat dan Forkopimcam, serta lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas memiliki peran strategis dalam menjaga situasi kondusif di tingkat bawah, karena mereka adalah ujung tombak pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Oleh karena itu, netralitas aparatur negara menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak yang sama dalam berpartisipasi pada pesta demokrasi," tutur Pj Wali Kota Kediri.

Dirinya juga tidak bosan mengingatkan para aparatur negara ini untuk selalu menjaga integritas, menghindari politik praktis, ikut mensosialisasikan pentingnya netralitas, serta bila menemukan pelanggaran untuk segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

"Selain itu, saya juga meminta ASN, TNI dan Polri untuk sama-sama bijak menggunakan media sosial dan menahan diri berperilaku di dalamnya, baik menyukai, membagikan, maupun mengomentari konten politik dan pilkada. Lalu, hati-hati ketika berpose foto dengan gestur-gestur tertentu, apalagi dengan membawa alat peraga kampanye," ucap dia.

Dirinya menambahkan banyaknya berita yang viral terkait netralitas, patut menjadi pelajaran dan menambah kewaspadaan kita semua.

"Di samping itu, saya juga minta senantiasa selektif dalam menghadiri berbagai acara utamanya yang diduga terafiliasi oleh politik praktis," ujar dia.

Hadir dalam kegiatan ini Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji, Pasi Intel Kodim 0809 Kediri Kapten Inf. Johar Mustofa, dan Ketua Bawaslu Kota Kediri Yudi Agung Nugraha yang juga turut memberikan pengarahan kepada para peserta rapat.

Pilkada di Kota Kediri diikuti dua pasangan calon yakni pasangan calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota Kediri yakni nomor urut 1 pasangan Vinanda Prameswati - K.H. Qowimuddin Thoha yang didukung Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, Partai Hanura, PDIP, Partai Demokrat, PKS, PSI, PPP, PKN, dan Partai Gelora. Sementara nomor urut 2 pasangan Ferry Silviana Feronica - Regina Nadya Suwono, yang didukung PAN dan Partai NasDem.

KPU Kota Kediri juga telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilkada 2024 dengan jumlah pemilih sebanyak 222.265 orang, terdiri atas 108.571 orang laki-laki dan 113.694 orang perempuan.