Kediri (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kediri segera melakukan verifikasi data penerima bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM), sehingga nantinya tepat sasaran.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri Dyah Saktiana mengatakan saat ini seluruh desa di Kabupaten Kediri sudah mengirimkan verifikasi penerima bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM).
"Dari 107 desa yang sebelumnya tercatat belum mengirimkan laporan verifikasi BLT BBM, selama satu pekan hingga hari ini semua telah mengirim verifikasi. Ini nanti supaya penyalurannya tepat sasaran ditindaklanjuti pemerintah desa," katanya di Kediri, Kamis.
Jumlah desa di Kabupaten Kediri terdapat 343 desa dan satu kelurahan. Dari jumlah itu, sebelumnya memang masih ada 107 desa di 26 kecamatan yang belum mengirimkan data penerima BLT BBM.
Ia menambahkan hasil pelaporan verifikasi yang dikirimkan pemerintah desa itu nantinya akan dilakukan validasi kelayakan oleh tim dari Pemerintah Kabupaten Kediri. Sesuai dengan jadwal, kegiatan itu akan berlangsung pada 17- 27 Oktober 2022.
Proses validasi tersebut akan dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Kediri selaku supervisor dengan didampingi DPMPD, Inspektorat, Kepolisian dan Kejaksaan Kabupaten Kediri.
Validasi itu, kata dia, menjadi pemuktahiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang kemudian dimasukkan dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Next Generation (SIKS- NG) Kemensos RI. Melalui pembaharuan data tersebut diharapkan menjadi acuan baru dalam penyaluran bantuan sosial, sehingga bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran.
"Selain memasukkan data lewat aplikasi, kami juga akan mengirim surat terkait pemuktahiran data hasil validasi itu ke Kemensos," kata dia.
Pada tahun 2022, jumlah warga yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kabupaten Kediri sebanyak 47 persen dari total jumlah penduduk atau sekitar 782.101 jiwa. Jumlah DTKS itu turun dari data 2021 yang secara persentase jumlahnya sekitar 53 persen.
Pemkab Kediri telah mengalokasikan sebanyak Rp100 miliar untuk BLT BBM, yang Rp73 miliar di antaranya dari pemerintah pusat dan Rp27 miliar dari APBD Kabupaten Kediri.
