Jember (ANTARA) - Sejumlah fraksi DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyoroti tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD tahun 2021 sebesar Rp676,61 miliar.
Penilaian tersebut disampaikan dalam sidang paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun 2021 yang digelar di DPRD Jember, Selasa.
"Silpa tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp676,61 miliar merupakan angka yang tergolong besar," kata Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Tabroni. Postur belanja APBD Jember 2021 sekitar Rp 4,405 triliun.
Baca juga: Silpa APBD Jember tahun 2021 capai Rp676 miliar
Menurutnya, jika anggaran itu dapat dioptimalkan dengan baik realisasinya, tentu dengan pengelolaan anggaran dan politik anggaran yang baik, maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan pekerjaan, penurunan jumlah penduduk miskin, dan secara otomatis juga akan meningkatkan pendapatan daerah.
Hal senada juga disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB Mufid yang mengatakan tidak teserapnya ratusan miliar rupiah itu harus dicermati dan menjadi atensi Bupati Jember.
"Ada tiga urusan pemerintahan yang memiliki serapan di bawah 50 persen, yakni komunikasi dan informatika dengan serapan 40,53 persen, urusan statistik sebesar 33,42 persen, dan urusan perindustrian sebesar 34,98 persen," katanya.
Baca juga: Bupati Jember berjanji minimalkan SILPA perangkat daerah
Kemudian, ada dua urusan dengan serapan di bawah 60 persen, yakni pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan serapan 57,73 persen dan urusan perdagangan dengan serapan 55,22 persen.
"Kami meminta kepada saudara bupati untuk mengontrol secara periodik serapan anggaran semua organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah pusat selalu mengingatkan kepada pemerintah daerah agar tak ada anggaran yang mengendap," ujarnya.
Juru Bicara Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya Alfian Andi Wijaya mengatakan Pemkab Jember harus mampu menekan Silpa. Tingginya angka Silpa yang mencapai lebih dari Rp600 miliar seharusnya menjadi cambuk bagi OPD untuk menggenjot lagi serapan anggarannya.
"Selama program dalam upaya memaksimalkan serapan anggaran itu baik, rasional, dan patuh terhadap kebijakan RPJMD untuk rakyat, maka kami tegaskan fraksi kami akan mendukungnya," katanya.
Tujuh fraksi di DPRD Jember menyampaikan pandangan umumnya dengan beberapa persoalan yang disoroti tentang penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang terkesan lambat, evaluasi Porprov Jatim di Jember, dan tingginya Silpa.
