Jember (Antara Jatim) - Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyoroti tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) atau anggaran yang tidak terserap dalam APBD 2016 yang mencapai Rp649,58 miliar.
"Kecilnya serapan anggaran dalam APBD 2016 menyebabkan besarnya Silpa dan hal tersebut sangat tidak menguntungkan rakyat Jember," kata Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Hafidi Cholish dalam sidang paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2016 di DPRD Jember, Rabu.
Menurutnya Silpa sebesar Rp649 miliar merupakan pertama kali dan menjadi catatan sejarah dalam perjalanan Pemerintah Kabupaten Jember karena Silpa yang dicatat oleh Badan Pemeriksa Keuangan mencapai lebih dari setengah triliun rupiah.
"Silakan kepada Ormas atau LSM kalau mau mengusulkan hal tersebut kepada Museum Rekor Indonesia (MURI) karena Kabupaten Jember merupakan satu-satunya kabupaten di Indonesia yang memiliki Silpa paling tinggi," katanya.
Ia mengatakan FKB mempertanyakan korelasi besarnya Silpa tersebut dengan indikator kesuksesan pembangunan di Kabupaten Jember, bahkan angka pertumbunan ekonominya kalah dibandingkan Kabupaten Bondowoso.
Hal senada juga disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra Jember Alfian yang mengkritik tingginya Silpa dalam APBD 2016 dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan (LPP) APBD 2016 yang disampaikan oleh bupati dinilai tidak menjawab banyaknya temuan BPK tentang ketidakpatuhan pengelolaan keuangan Pemkab Jember terhadap undang-undang.
"Laporan yang disampaikan Bupati dalam nota pengantar LPP APBD 2016 hanyalah bersifat normatif, rutinitas dan angka-angka, tetapi tidak merespon adanya temuan BPK agar menjadi koreksi untuk perbaikan managemen pengelolaan keuangan daerah," tuturnya.
Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Nasdem juga menyoroti rendahnya penyerapan anggaran dan tingginya Silpa dalam APBD 2016.
Sementara Bupati Jember Faida saat dikonfirmasi usai rapat paripurna belum bersedia memberikan keterangan, namun berjanji akan menjawab pertanyaan seluruh fraksi secara lengkap dalam sidang paripurna berikutnya yang dijadwalkan pada hari Jumat (7/7).(*)
