Jember (ANTARA) - Kabupaten Jember akhirnya punya bupati dan wakil bupati baru hasil pemilihan kepala daerah (pilkada), 9 Desember 2020, Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman yang baru dilantik Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 26 Februari 2021.
Masyarakat Jember boleh sedikit lega setelah setahun terakhir disuguhi ketegangan politik antara legislatif dan eksekutif yang berujung pada pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD, kemudian mosi tidak percaya ASN kepada Bupati Jember Faida, dan terakhir amburadulnya birokrasi hingga ada dualisme sekda yang merembet ke kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Tentu karut-marutnya birokrasi dan ketegangan politik tersebut menyebabkan masyarakat dirugikan karena Kabupaten Jember tidak punya Peraturan Daerah (Perda) APBD 2020, tetapi hanya Peraturan Bupati (Perbup) APBD Tahun Anggaran 2020 yang memiliki postur anggaran terbatas.
Memasuki awal tahun 2021, lagi-lagi Jember tidak memiliki Perda APBD 2021, bahkan parahnya lagi tidak punya Perbup APBD 2021 karena ditolak oleh Gubernur Jawa Timur. Masalahnya, tidak sesuai ketentuan dan hanya memiliki Perbup Pengeluaran Kas Daerah Mendahului Penetapan APBD 2021 yang terbatas penggunaannya.
Bupati perempuan pertama di Jember itu sempat dikabarkan akan mendapat sanksi dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Jawa Timur. Namun, hingga lengser dari jabatan, sanksi itu tak kunjung turun.
Kini tugas memimpin roda pemerintahan Kabupaten Jember diemban oleh Hendy Siswanto dan Gus Firjaun sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jember periode 2021-2024 sehingga masyarakat berharap keduanya bisa segera memperbaiki kondisi Kota Pandhalungan itu untuk segera kembali bangkit dari keterpurukan.
Dalam pidato perdananya di Pendapa Wahyawibawagraha Jember pada Jumat (26/2) malam, Hendy mengajak semua stakeholder dan masyarakat Jember bersama-sama mewujudkan visi "Wayahe mbenahi Jember dengan prinsip sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dalam membangun Jember".
"Saya bersama Gus Firjaun siap menjadi pelayan masyarakat dan akan melayani semaksimal mungkin. Jember masih belum punya APBD sehingga kami bersama DPRD harus segera menyelesaikan karena rakyat menunggu," katanya.
Menurut dia, APBD adalah urat nadi penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintahan ada karena ada eksekutif dan legislatif yang harus bersinergi dan kolaborasi, serta akselerasi agar urat nadi tersebut bisa terus bergerak.
Ia juga berjanji akan segera menyelesaikan pembahasan APBD 2021 agar roda pemerintahan segera berjalan sesuai dengan harapan bersama, kemudian menurunkan angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi di Jember.
Hendy mengaku tidak mampu membenahi Jember hanya bersama wakilnya, tetapi perlu melakukan sinergi dengan semua pihak, baik seluruh jajaran di bawahnya, forkopimda, legislatif, perguruan tinggi, masyarakat, maupun jurnalis, agar bangkit dari keterpurukan menuju kemakmuran dan kesejahteraan.
Banyak PR
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember Ahmad Halim menyebutkan banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh Bupati dan Wabup Jember usai dilantik karena banyaknya persoalan yang ditinggalkan oleh mantan Bupati Jember Faida menjelang masa jabatannya habis.
Pembahasan APBD 2021 diharapkan bisa dilaksanakan secara maraton karena hingga kini Jember tidak punya payung hukum berupa perda. Hal ini merupakan PR prioritas yang harus dilaksanakan oleh Bupati Hendy dan Wabup Gus Firjaun.
Selain itu, lanjut dia, penataan birokrasi yang karut-marut menyebabkan aparatur sipil negara (ASN) terbelah menjadi dua kubu dan persoalan infrastruktur jalan yang rusak hampir terlihat di beberapa ruas jalan protokol kabupaten.
Ia berharap Perda APBD tahun anggaran 2021 bisa segera ditetapkan sebelum akhir Maret 2021 agar masyarakat segera menikmati pembangunan dan program kerja pemerintah yang diperuntukkan kepada masyarakat.
Sementara itu, pengamat politik Universitas Jember Dr. Muhammad Iqbal mengatakan bahwa pemerintahan Hendy-Gus Firjaun tidak hanya mewarisi "piring kotor", tetapi "piring pecah" dari bupati sebelumnya karena banyaknya persoalan yang ditinggalkan, terutama penataan birokrasi yang tidak sesuai dengan aturan.
Tanpa APBD, tentu sebuah daerah akan sulit untuk membangun daerahnya karena APBD sebagai dasar bagaimana program pembangunan di pemerintahan itu berjalan.
"Pemerintahan Hendy-Gus Firjaun harus gas pol untuk menyelesaikan sejumlah persoalan agar jangan sampai masyarakat menunggu terlalu lama karena Jember sudah tertinggal jauh dengan kabupaten lainnya," katanya.
Pakar komunikasi politik itu juga optimistis eksekutif di bawah kepemimpinan Hendy Siswanto akan bisa berkolaborasi dan sinergi dengan legislatif dalam menjalankan pemerintahan sehingga tidak ada lagi kebuntuan komunikasi seperti pada era mantan Bupati Faida.
Ia juga meminta masyarakat dan legislatif terus melakukan kontrol terhadap kebijakan Bupati dan Wabup Jember selama 3 tahun ke depan, bahkan kalau perlu mengingatkan untuk memenuhi janji kepala daerah dan wakil daerah itu saat berkampanye turun ke tengah masyarakat.
Harapan Baru
Masyarakat Jember punya ekspektasi tinggi terhadap Bupati dan Wakil Bupati Jember yang berlatarbelakang pengusaha (Hendy) dan ulama (Gus Firjaun) untuk membenahi Kota Pandhalungan itu. Mereka berharap angka kemiskinan bisa turun dan perekonomian masyarakat bersinar kembali, serta tak ada lagi julukan Jember kota seribu lubang jalan.
Seperti yang disampaikan Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKAPMII) Jember yang berharap Hendy Siswanto dan M. Balya Firjaun Barlaman dapat memenuhi harapan rakyat untuk pembangunan dan perbaikan Jember lebih baik ke depan dalam segala hal.
Ketua IKAPMII Jember Akhmad Taufiq mengatakan bahwa rakyat berharap hadirnya tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif dengan mengedapankan prinsip demokrasi, transparansi kebijakan, dan pengelolaan program yang prorakyat.
Harapan tersebut merupakan suatu keniscayaan yang wajib direalisasikan, tanpa harus terjebak pada kepentingan politik sesaat oleh pemegang otoritas saat ini.
Untuk itu, penting mengembangkan karakter kepemimpinan dan pemerintahan yang populis, demokratis, dan jauh dari elitisme birokrasi yang betul-betul memiliki iktikad yang serius untuk membangun sistem birokrasi yang melayani rakyat Jember sebaik-baiknya.
