Wantannas puji program Smart Kampung Banyuwangi

Banyuwangi (ANTARA) - Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) memuji program Smart Kampung Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, karena dinilai praktik pendataan warga miskin serta penerima bantuan sosial dampak pandemi Corona Virus Disease 19 atau COVID-19 telah dilakukan dengan baik.

Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Wantannas Brigjen TNI Made Datrawan dalam rapat terbatas secara virtual dengan tema "Reformasi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)" pada Selasa.

"Kondisi pandemi ini kan sangat dinamis. Warga yang terdampak jumlahnya terus meningkat dan datanya bisa berubah setiap saat. Dan ini perlu dilakukan pemutakhiran kembali data warga miskin, tidak hanya terpacu pada DTKS yang sudah ada. Hal ini penting agar kebijakan terkait pandemi bisa dilakukan secara tepat," kata Brigjen Made.

Baca juga: Seminar daring, Bupati Anas paparkan program Smart Kampung Banyuwangi

Menurut dia, untuk percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19, pusat dan daerah memerlukan data yang akurat dan terintegrasi agar penyaluran bantuan sosial bisa merata dan tepat sasaran.

Mengenai pemutakhiran data ini, Brigjen Made menilai Banyuwangi telah mengambil langkah yang tepat dalam pengelolaan data dan Banyuwangi terus melakukan sinkronisasi data dengan memanfaatkan teknologi informasi yang telah dibangun.

Tanpa gaduh, lanjut dia, Banyuwangi dianggap mampu mengatasi seluruh permasalahan pendataan bansos untuk penanganan COVID-19.

Baca juga: Smart Kampung permudah pendataan penerima bansos di Banyuwangi

Ia mengatakan Banyuwangi bisa memvalidasi data-data penerima bansos dengan cepat, transparan dan terintegrasi melalui satu sistem berbasis teknologi informasi sehingga semua usulan dari bawah mampu diakomodir dengan cepat.

"Inilah alasan kami belajar ke Banyuwangi. Kami ingin tahu lebih jauh inovasi yang telah dilakukan terkait pendataan bansos. Kami perlu tahu praktik baik yang dilakukan Banyuwangi. Ini sebagai bahan pengambilan kebijakan yang tepat bagi pemerintah," tuturnya.

Baca juga: Optimalkan program Smart Kampung, 217 desa di Banyuwangi Musrenbangdes secara daring

Sementara itu, Bupati Abdullah Azwar Anas menyampaikan terima kasih atas apresiasi dari Dewan Ketahanan Nasional. Bupati Anas juga menjelaskan secara rinci berbagai inovasi daerahnya di masa pandemi, termasuk dalam melakukan pendataan penerima bansos.

Azwar Anas juga menyampaikan tentang validasi data penerima bansos yang terintegrasi dengan program Smart Kampung. Semua data penerima bantuan dari pemerintah pusat hingga daerah, dimasukkan ke dalam sistem by name by address by NIK.

Dan sistem yang ada itu, menurut Anas, secara otomatis akan menolak Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah dimasukkan oleh petugas desa.

"Dengan cara seperti ini, kami pastikan tidak ada penerima bansos ganda di Banyuwangi. Bila satu NIK sudah terdaftar, maka sistem otomatis akan menolak jika dimasukkan lagi dengan bantuan yang berbeda. Dari sini, kami bisa memastikan tidak ada warga yang mendapat bantuan secara ganda," paparnya.

Untuk menjamin transparansi, kata Anas, Banyuwangi juga mengumumkan data penerima bansos di tempat-tempat publik, seperti kantor camat, kantor desa dan tempat ibadah.

"Jadi, warga bisa melihat sendiri, sudah terakomodasi bansos apa belum? Kalau memang belum, mereka bisa melaporkan diri maupun tetangganya ke desa, kelurahan dan kecamatan," ucapnya.

Mengingat kondisi pandemi yang dinamis, Banyuwangi juga mengakomodasi warga yang belum tercatat dan menerima salah satu skema bantuan. Pemkab juga menyediakan aplikasi laporan daring yang terintegrasi dengan Smart Kampung pula.

"Warga bisa melaporkan dirinya atau orang lain dalam aplikasi ini. Data yang masuk akan diverifikasi ulang oleh desa dan kecamatan apakah mereka layak mendapat bantuan. Bila lolos, maka mereka berhak mendapatkan bantuan. Pemkab sendiri telah menyediakan skema bantuan bagi mereka yang tidak terakomodir skema bantuan dari pemerintah, salah satunya dana donasi ASN," katanya.

Rapat terbatas virtual ini dibuka oleh moderator pakar tata kota, Dr. Yayat Supriatna, dan juga diikuti Kepala Bidang Pengelolaan Data, Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial (Pusdatin Kemensos) Bambang Krido Wibowo serta para akademisi Ida Ruwaida dari Universitas Indonesia dan Zulfikar Albar dari IPB. (*)