Banyuwangi (ANTARA) - Program Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, memberikan banyak kemudahan dan membantu dalam penanganan COVID-19, termasuk dalam pendataan penerima bantuan sosial.
"Kenapa pakai Smart Kampung? karena aparat desa sudah familiar dengan program ini. Kades sudah terbiasa memberikan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Maka program-program penanganan COVID-19 pun kami integrasikan ke Smart Kampung, mulai rumah isolasi, pemantauan pendatang, hingga penerima bansos," ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Kamis.
Ia mencontohkan, data di sistem Smart Kampung yang mengintegrasikan semua penerima bantuan, dari program pusat sampai kabupaten. Yakni mulai penerima PKH, BPNT, Bansos Tunai Kemensos, BLT desa, program Pemprov Jatim, jaring pengaman APBD Banyuwangi, paket nutrisi ibu hamil dan menyusui hingga program gotong royong ASN Peduli dan sebagainya.
Semua data itu, kata Anas, bersumber dari desa yang dimasukkan pada sistem untuk diolah sesuai klaster bantuan. Seperti bantuan paket nutrisi ibu hamil dan menyusui selama pandemi COVID-19, sudah lengkap berdasarkan nama dan alamat serta NIK.
"Sistemnya sudah diatur, nama itu akan ditolak jika sudah masuk PKH yang ada komponen ibu hamilnya, tapi tidak akan menolak jika masuk di KK penerima paket sembako APBD," paparnya.
Demikian pula data penerima lain yang tidak boleh menjadi penerima ganda, misalnya penerima PKH akan langsung tertolak jika dimasukkan ke klaster penerima Bansos Tunai Kemensos.
"Dengan Smart Kampung ini, semua data warga miskin di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 193.000 KK sudah dibagi habis dengan program keroyokan pusat, provinsi dan kabupaten, bahkan kuotanya berlebih, sehingga warga terdampak non-DTKS juga sudah masuk," katanya.
Kepala Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, Untung mengatakan bahwa proses lembur finalisasi pendataan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan RT/RW dimudahkan dengan sistem Smart Kampung.
"Kami memang kerja keras, tapi tertolong dengan program ini. Misalnya, dari 176 kuota BLT desa, ada dua warga yang tertolak sistem, karena didata tercatat penerima PKH. Ini memudahkan kami melakukan pendataan untuk segera dicari solusinya, tidak lagi manual yang memakan waktu," paparnya.
Bupati Anas menambahkan, dalam perjalanannya pasti ada warga terdampak non-DTKS yang belum masuk skema bantuan, mengingat data terus bersifat dinamis dalam situasi pandemik. Ada warga yang hari ini masih punya sumber daya ekonomi, bisa dimungkinkan dua pekan lagi sudah kesulitan.
"Untuk kasus semacam itu, tidak usah saling menyalahkan, apalagi menyalahkan kades, lurah atau RT/RW. Kita memahami data sangat dinamis, cukup dilaporkan saja. Di sistem Smart Kampung ada kolom ASN Peduli dan Banyuwangi Gotong Royong untuk mengakomodasi warga yang belum masuk skema bantuan," tuturanya. (*)
