Wantannas-Unair Soroti Kemiskinan di Jatim

Surabaya (AntaraJatim) - Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dan Universitas Airlangga Surabaya menjalin kerja sama untuk menyoroti dan mengkaji kemiskinan di Jawa Timur, meski pertumbuhan ekonomi dari provinsi di ujung timur Pulau Jawa itu sudah di atas rata-rata nasional. "Tahun ini, kami menjalin kerja sama dengan empat universitas, yakni Universitas Mulawarman, Unair, Universitas Lampung, dan USU, tapi khusus Unair dengan topik tentang kemiskinan dan belanja infrastruktur," kata Sekretaris Jenderal Wantannas Letjen TNI Waris di Surabaya, Rabu. Di sela-sela semiloka bertajuk "Belanja Infrastruktur untuk Menanggulangi Kemiskinan dan Disparitas Antardaerah" itu, ia menjelaskan angka kemiskinan di Jatim sendiri masih di atas rata-rata nasional. "Karena itu, hasil semiloka diharapkan akan menjadi format untuk menekan angka kemiskinan dengan Jatim sebagai sampel/model. Hasilnya akan menjadi rekomendasi yang kami disampaikan kepada Ketua Wantannas yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," katanya. Didampingi Wakil Rektor II Unair Dr M Nasih dan Asisten Deputi Menko Perekonomian Urusan Infrastruktur Sumberdaya Air Dr Ir Purba Robert M Sianipar MSCE MSEM, ia mengatakan nilai tukar petani yang rendah merupakan gambaran kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi Jatim. "Di Jatim ada beberapa daerah miskin, seperti Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, dan Probolinggo. Itu terkait dengan ketersediaan infrastruktur yang ada, karena itu kami mengkaji kemiskinan dalam kaitan belanja infrastruktur," katanya. Senada dengan itu, Wakil Rektor II Unair Dr M Nasih menyatakan penelitian yang pernah dilakukan Unair menunjukkan kemiskinan memang ada pengaruhnya dengan wilayah yang tidak mendapat fasilitas infrastruktur memadai. "Misalnya penghasilan nelayan dan petani di Jatim relatif tetap dari tahun ke tahun. Itu sangat jelas kelihatan bila kita kaji belanja infrastruktur di daerah tertentu. Kami akan mengkaji per wilayah dan akan kami usulkan perlunya 'affirmative action' dari pusat untuk wilayah tertentu," katanya. (*)