Surabaya (Antaranews Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengingatkan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim selaku pelayan publik harus mampu mengatasi masalah disparitas, kemiskinan dan pengangguran.
"Ini sesuai dengan konsep pembangunan inklusi, yakni tujuan pelayanan publik adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya ditemui usai penyerahan penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Kompetisi Budaya Kinerja (KBK) Pemprov Jatim Tahun 2018 di Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Rabu.
Menurut dia, pelayanan publik harus bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut, sehingga layak dinamakan pembangunan berbasis kerakyatan.
Pakde Karwo, sapaan akrabnya, juga mengingatkan pentingnya etika dan integritas dalam birokrasi karena menjadi komitmen kuat para aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat pemerintahan bersih serta kepemerintahan yang baik.
Ia mencontohkan, saat ini Provinsi Jatim mengalami masa anomali karena banyak penghargaan yang didapat, namun tidak sedikit pejabat yang terjerat kasus operasi tangan tangan, terutama suap dan pemerasan.
"Sistem sudah berjalan sebagaimana jalurnya, tapi integritas yang tidak bisa dimasukkan dalam sistem. Tolong integritas dan etikanya dijaga, terutama yang nilai SAKIP-nya sudah A (sangat memuaskan)," kata orang nomor satu di Pemprov Jatim itu.
Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB Didid Noordiatmoko mengapresiasi Pemprov Jatim yang mampu menerapkan AKIP dengan baik dan mampu mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan akuntabilitasnya.
Ia menyebut AKIP bukan sekadar penilaian, tapi bentuk dari budaya kinerja yang memang sangat dibutuhkan dalam birokrasi.
"Langkah ini dilakukan untuk mengubah budaya kerja menjadi budaya kinerja sehingga mampu memberikan manfaat," katanya. (*)
