Pemprov Jatim tambah anggaran bansos Rp43,19 miliar pada P-APBD 2025

Pemprov Jatim (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp43,19 miliar dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 untuk memperluas lima program bantuan sosial (bansos) strategis yang dikelola Dinas Sosial.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan tambahan anggaran tersebut bertujuan memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat rentan di berbagai kabupaten/kota di provinsi itu.

“Negara harus hadir nyata dengan jaring pengaman sosial yang inklusif, agar tidak ada satu pun warga yang tertinggal,” ujar Gubernur Jatim Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Kamis.

Dengan tambahan ini, lanjutnya, sebanyak 24.138 penerima manfaat baru akan memperoleh dukungan sosial yang lebih merata.

Salah satu program yang diperluas adalah Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), yang ditambah 1.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 26 kabupaten/kota dengan alokasi Rp1,8 miliar. Setiap KPM menerima Rp1,8 juta yang dicairkan dalam dua tahap.

Program PKH Plus untuk lansia juga mengalami perluasan. Dari sebelumnya 50.000 lansia, kini bertambah 10.000 lansia penerima di 10 kabupaten/kota dengan tambahan anggaran Rp15 miliar. Total anggaran menjadi Rp115 miliar untuk 60.000 lansia, dengan bantuan senilai Rp1,5 juta per penerima yang dicairkan dalam tiga tahap.

Sementara Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (KE) ditambah 10.000 KPM di 14 kabupaten/kota dengan anggaran Rp15 miliar.

Sebelumnya program ini menjangkau 23.000 KPM dengan anggaran Rp34,5 miliar. Kini total menjadi 33.000 KPM dengan anggaran Rp49,5 miliar. Setiap penerima mendapat bantuan modal usaha sebesar Rp1,5 juta.

Selain itu Program KIP Putri Jawara turut diperluas untuk mendukung pemberdayaan perempuan. Dari 1.610 KPM kini ditambah 1.980 KPM di 12 kabupaten/kota dengan anggaran tambahan Rp5,94 miliar. Total penerima menjadi 3.590 KPM dengan total anggaran Rp10,77 miliar. Masing-masing memperoleh bantuan usaha produktif senilai Rp3 juta.

Pemprov Jatim juga menambah bantuan alat bantu mobilitas bagi penyandang disabilitas. Dari 910 penerima, kini bertambah 1.158 penerima dengan alokasi tambahan Rp5,45 miliar. Total anggaran menjadi Rp9,75 miliar untuk 2.068 penerima.

Bantuan mencakup sembilan jenis alat bantu, antara lain kursi roda, hearing aid, kruk, tongkat kaki tiga, walker, dan tongkat adaptif untuk tuna netra.

Khofifah menegaskan perluasan bansos ini bukan hanya tentang jumlah penerima atau besaran anggaran, tetapi merupakan strategi pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial.

“Dengan memperluas jaring pengaman sosial, kami berharap ketahanan dan kemandirian masyarakat Jawa Timur semakin kokoh. Ini bagian dari ikhtiar menuju Jawa Timur yang adil, sejahtera, dan inklusif,” kata Gubernur Jatim Khofiah Indar Parawansa.