Menteri Susi Orasi Kelautan Berkelanjutan di New York

Jakarta (Antaranews Jatim) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berorasi mengenai sektor kelautan berkelanjutan dalam acara Pertemuan Pimpinan Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan (SDSN) di New York, AS.

Menteri Susi dalam rilis KKP yang diterima di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa pembangunan berkelanjutan sektor kelautan sudah diakui sejak tahun 1972 dalam UN Conference on the Human Environment di Stockholm, Swedia.

Sebagaimana diketahui, SDSN merupakan forum yang dibentuk pada tahun 2012 oleh Sekjen PBB ketika itu, Ban Ki Moon, yang mengumpulkan para pakar Iptek mancanegara guna mempromosikan solusi pembangunan berkelanjutan.

Acara yang digelar di New York, 24 September itu, dihadiri antara lain oleh Jeffrey Sachs (Direktur SDSN), Guido Schmidt-Traub (Direktur Eksekutif SDSN), dan Peter Bakker (CEO World Business Council on Sustainable Development), Mari Elka Pangestu (Pakar Ekonomi Indonesia dan anggota Dewan Direksi SDSN), dan Prof. Jatna Supriatna (Guru Besar Universitas Indonesia).

Tujuan pertemuan para dewan direksi yang merupakan Jaringan Pembangunan Berkelanjutan ke-13 ini adalah meninjau kembali prioritas implementasi untuk mencapai target-target Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Saat menjadi pembicara, Menteri Susi menceritakan tentang pengalaman Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan perikanan Indonesia.

Di antara kebijakan yang disampaikan oleh Menteri Susi adalah kebijakan pemberantasan penangkapan ikan ilegal yang selama ini merusak ekosistem laut dan menghabiskan sumber daya ikan Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI juga mengajak peserta pertemuan untuk mengakui bahwa laut memiliki hak untuk dilindungi dan dilestarikan.

Paparan yang disampaikan Menteri Susi telah banyak menuai pujian dari peserta pertemuan. Salah satunya Direktur SDSN, Jeffrey Sachs, yang menilai paparan Menteri Susi sangat inspirasional.

Sementara itu, Chair SDSN Caribbean David Smith memuji ketegasan Indonesia memberantas penangkapan ikan ilegal dan melindungi ekosistem laut, serta juga menanyakan bagaimana kebijakan Indonesia tersebut dapat diterapkan di negara-negara kepulauan pasifik.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Susi menyampaikan pentingnya dukungan politik dari pengambil keputusan tertinggi.

"Indonesia dapat mengimplementasi kebijakan yang tegas karena mendapatkan dukungan kuat dari Presiden," paparnya.

Selain dukungan politik, ujar dia, diperlukan pula kerjasama regional antara negara-negara pasifik dengan Indonesia mengenai pengawasan kegiatan perikanan dan penegakan hukum.

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menginginkan pemerintah memperbanyak fasilitas dan intensif bagi pelaku usaha yang ekspor komoditas perikanan secara berkelanjutan. (*)