Kades Bondowoso Lakukan Verifikasi Penerima Bansos Rastra

Bondowoso (Antaranews Jatim) - Kepala desa di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, terus melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial beras sejahtera (bansos rastra) karena sejauh ini penerima bantuan sosial itu belum tepat sasaran dan banyak masyarakat layak tidak terakomodasi.

"Tiga tahun saya menjabat sebagai Kepala Desa Kalianyar, Kecamatan Tamanan, kerap melakukan perubahan data keluarga penerima manfaat (KPM) bansos beras sejahtera dengan mengusulkan nama warga yang layak menerima dan mencoret penerima yang tidak layak," ujar Kepala Desa Kalianyar, Kabupaten Bondowoso, Eva Aggraeni di Bondowoso, Selasa.

Ia menjelaskan, kendati perubahan data yang dilakukan oleh desa lewat Dinas Sosial setempat ternyata tidak berdampak (tidak ada perubahan) dan data yang diterima pemerintah desa masih tetap data yang lama dan bahkan data penerima meninggal dunia sejak tiga tahun masih tercatat sebagai penerima.

Dengan telah telah melakukan perubahan data oleh desa, katanya, semestinya data penerima bansos tersebut bisa berubah karena data perubahan telah diajukan melalui kecamatan untuk dikirim ke pemerintah kabupaten.

"Yang jelas kami bingung untuk membagi beras rastra kepada keluarga penerima, ditambah lagi dengan munculnya nama keluarga tidak layak (mampu) yang tercatat sebagai penerima, padahal masih banyak janda tua miskin yang hidup sebatang kara belum tercatat sebagai penerima," paparnya.

Sementara, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso, Yetty Timorisasi mengatakan bahwa perubahan data penerima bansos rastra harus dilakukan melalui musyawarah desa untuk diajukan kepada Bupati melalui Dinas Sosial.

Data tersebut, lanjut dia, kemudian diajukan kepada pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI. Karena pemerintah Pusat yang memiliki kewenangan menerima atau menolak pengajuan data penerima baru tersebut.

"Kami tidak punya kewenangan untuk mengganti atau merubah data penerima bansos rastra, kita hanya mengajukan dan pemerintah pusat yang punya kewenangan menyetujui data penerima yang diusulkan," ujarnya. (*)