Surabaya (Antaranews Jatim) - Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (Kapolda Jatim) Inspektur Jenderal Machfud Arifin dan Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) V Brawijaya Mayor Jenderal TNI Arif Rahman mengingatkan netralitas anggotanya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim 2018.
"TNI dan Polri netral di Pilkada Jatim 2018. Tidak berpihak. Aturannya sudah ada. Kapolri juga sudah menginstruksikannya. Tidak boleh diingkari. Harus dilaksanakan," ujar Kapolda Machfud Arifin di Surabaya, Jumat.
Dia mengimbau kepada seluruh masyarakat jika mengetahui ada anggota polisi ataupun TNI yang tidak netral agar segera melapor. "Pasti kami beri sanksi," ucapnya.
Pangdam V Brawijaya Arif Rahman menambahkan bahwa netralitas TNI dan Polri adalah harga mati.
"Ini sudah perintah dan intruksi dari Panglima TNI, dalam rangka Pilkada serentak, segenap anggota harus netral. Sudah saya sampaikan kepada seluruh jajaran TNI di Jawa Timur," katanya.
Pangdam juga berharap kerja sama dari masyarakat jika mengetahui ada anggota TNI yang tidak netral agar segera dilaporkan. "Pasti kami tindak lanjuti," ujarnya.
Kapolda Machfud Arifin dan Pangdam Arif Rahman hari ini bertemu untuk mendeklarasikan Pilkada serentak damai di wilayah Jawa Timur.
Berlangsung di rumah makan Agis, Jalan Pagesangan Surabaya, deklarasi damai Pilkada di wilayah Jawa Timur juga menggandeng berbagai elemen wartawan.
"Saya terima kasih kepada awak media. Acara ini luar biasa sekali. Memberi kesejukan dan kedamaian dalam menghadapi proses Pilkada di Jatim," ucap Arif.
Untuk membantu pengamanan Pilkada Jatim, Pangdam telah menginstruksikan kepada para prajurit di lapangan, mulai dari tingkat komandan kodim, koramil, korem, serta staf intelijen untuk mengawasi kegiatan di masing-masing wilayah.
"Kalau ada indikasi laporan yang mengarah pada perpecahan akan kami tindak lanjuti," ujarnya.
Kapolda Machfud Arifin juga mengapresiasi kegiatan deklarasi damai Pilkada di wilayah Jatim bersama Pangdam V Brawijaya dan seluruh elemen wartawan.
"Saya memang berharap ada kerjasama dari TNI dan juga wartawan agar membantu polisi dalam mengamankan Pilkada di wilayah Jawa Timur," katanya.
Poda Jatim, lanjut dia, sebenarnya sudah punya tim untuk menangkal perpecahan serta aktivitas masyarakat yang mengarah pada SARA di tengah proses Pilkada di wilayah Jawa Timur.
Tapi teman-teman wartawan bisa memberikan kontribusi. Dalam keseharian yang memang pekerjaannya mencari berita, seandainya menemukan berita miring yang mengarah pada perpecahan dan SARA, tolong dilaporkan agar segera kami tindak lanjuti," ujarnya. (*)
