Sampang (Antara Jatim) - Komisi IV DPRD Sampang, Jawa Timur mendorong pemkab setempat, agar terus berupaya menekan angka pengangguran, mengingat jumlah warga menganggur dan belum memiliki pekerjaan tetap hingga kini masih tinggi.
Ketua Komisi IV DPRD Sampang Amin Arif Tirtana di Sampang, Kamis menyatakan, angka pengangguran di Sampang tinggi, akibat kurangnya lapangan pekerjaan untuk menyerap tenaga kerja.
"Ini menjadi faktor utama banyak penduduk di Kota Bahari ini menganggur," ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Sampang selama tiga tahun terakhir angka pengangguran di Kabupaten Sampang cenderung fluktuatif.
"Pada tahun 2014 terdapat warga Sampang yang menganggur sebanyak 8.469 orang, dan tahun 2015 meningkat menjadi 21.826 orang, kemudian pada tahun 2016 menurun lagi menjadi 11.018 orang," katanya, menjelaskan.
Menurut dia, banyaknya jumlah warga Sampang yang menganggur ini, menunjukkan bahwa Pemkab Sampang kurang giat dalam upaya menekan pengangguran.
Angka pengangguran ini, sambung Amin, berbanding lurus dengan angka kemiskinan. Sebab, berdasarkan pendataaan terakhir pada 2016 terungkap bahwa angka kemiskinan mencapai 499.801 jiwa dari total penduduk 916.577 jiwa.
Ia menilai, keberadaan lapangan pekerjaan di Sampang belum banyak mempekerjakan warga lokal, dan kualitas sumber daya masyarakat (SDM) mayoritas masyarakat masih rendah.
Faktor inilah yang menyebabkan angka pengangguran maupun angka kemiskinan tinggi," ujarnya, menjelaskan.
Amin arif Tertana lebih lanjut menjekaskan, Oemerintah Kabupaten Sampang juga belum mampu membantu menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Sebab, selama ini tidak ada investor masuk menanamkan modal usaha di Sampang.
Untuk itu, dirinya meminta pemerintah ikut andil dalam mengentaskan angka pengangguran dan kemiskinan. Salah satunya dengan cara menjalankan program pelatihan kerja dalam mencetak tenaga kerja yang handal sesuai kebutuhan perusahaan.
Ketua Komisi IV DPRD Sampang ini lebih lanjut menjelaskan, pemkab melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskunaker) perlu bergerak cepat, memikirkan upaya penyerapan tenaga kerja.
"Sebab salah satu indikasi kabupaten tertinggal sebagaimana di Kabupaten Sampang ini adalah tingginya angka pengangguran dan rendahnya serapan lapangan pekerjaan. Jika pengangguran tinggi, maka akan berbanding lurus dengan tingginya angka kemiskinan," ujarnya, menjelaskan. (*)
