Madiun (Antara Jatim) - Kepala Bulog Sub Divre IV Madiun Agus Supriyanto menyatakan distribusi beras keluarga sejatera (rastra) di wilayah kerjanya yang meliputi Madiun dan Ngawi menunggu data valid dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
"Kami baru menerima datanya pada akhir Maret. Selain itu, Bulog juga harus menunggu pemda untuk memverifikasi data tersebut yang telah dikirimkan oleh Kementerian Sosial," ujar Agus Supriyanto kepada wartawan, Rabu.
Pihaknya mengakui dengan menunggunya data valid tersebut berimbas ada molornya distribusi rastra jatah bulan Januari hingga April 2017. Pihaknya meminta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk bersabar karena data tersebut perlu diverifikasi ulang agar tepat sasaran.
Menurut dia, data valid tentang jumlah KPM dari TNP2K sangat penting karena ada perubahan penerima rastra di wilayah kerjanya di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ngawi. Sedangkan data jumlah KPM versi Kementerian Sosial dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) berbeda.
"Sempat ada persoalan terkait data KPM yang terbaru, namun sekarang sudah beres, baik untuk jumlah KPM di Kabupaten Ngawi dan Madiun," kata dia.
Sesuai data yang diterima dari TNP2K total jumlah KPM di Kabupaten Madiun yang menerima rastra mencapai 61.189 KPM di 15 kecamatan. Sedangkan di Kabupaten Ngawi mencapai 84.426 KPM yang tersebar di 19 Kecamatan.
Ia menambahkan, pihak Bulog telah intensif melakukan koordinasi dengan pemkab masing-masing terkait penyaluran rastra tersebut. Ia memastikan akhir April ini penyaluran rastra sudah dapat dilakukan setelah sosialisasi Bulog kepada masyarakat penerima jatah.
"Penyaluran rastra dipastikan bakal dilakukan akhir bulan ini. Hal itu mengingat sebentar lagi sudah mendekati bulan puasa," tambahnya.
Adapun penyaluran tahap pertama akan didistribusikan jatah rastra untuk dua bulan sekaligus, yakni bulan Januari dan Februari. Tahap kedua untuk jatah bulan Maret dan April akan dilakukan bulan berikutnya setelah ada pelunasan penyaluran rastra tahap pertama.
Pihaknya berharap proses pelunasan lancar. Bahkan pihak Bulog dan pemda juga melibatkan aparat penegak hukum guna mencegah adanya tunggakan yang sering terjadi selama ini. (*)
