Gresik (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur, melakukan pembebasan lahan sekitar 5 hektare untuk pengembangan Bandar Udara Harun Thohir yang berlokasi di wilayah Kecamatan Tambak, Pulau Bawean.
"Sampai sekarang kami berupaya membebaskan lahan, terutama di kawasan pemukiman sebelah timur bandara," ujar Wakil Bupati M. Qosim ketika ditemui di sela kunjungan kerjanya di Bawean, Gresik, Selasa.
Dari total sepanjang 500 meter yang akan dibebaskan, sampai saat ini sudah sepanjang 280 meter selesai dibebaskan, dan ditargetkan sisanya sudah bebas pada tahun depan.
Pembebasan lahan tersebut dilakukan untuk program perpanjangan landasan ancang pesawat terbang, dari 900 meter dan lebar 23 meter, menjadi 1.400 meter dan lebar 30 meter.
"Kalau ditambah pembebasan lahan sekarang maka panjangnya 1.180 meter. Kami targetkan, pembebasan lahan tahap berikutnya bukan 1.400 meter, tetapi 1.500 meter," ucapnya.
Berbagai upaya, kata dia, telah dilakukan antara lain dengan mengajak komunikasi dan sosialisasi agar warga mau melepas lahan serta bangunannya untuk kepentingan umum.
"Setiap hari dilakukan pendekatan dengan warga. Mayoritas mereka sudah mau, dan meminta relokasi tidak jauh dari bandara. Ini prospek bagus dan kami optimistis terselesaikan sesuai taret," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Jawa Timur, Wahid Wahyudi, mengaku siap membangun perpanjangan landasan ancang jika Pemkab Gresik selesai membebaskan lahan.
Jika perpanjangan sudah jadi, lanjut dia, maka pesawat jenis ATR berpenumpang sebanyak 70 orang bisa mendarat di sana sehingga potensi mendatangkan wisatawan semakin berpeluang.
"Kalau sekarang pesawat yang menggunakan bandara hanya mampu diisi 11 penumpang, itupun penerbangannya sepekan dua kali, yaitu setiap Selasa dan Kamis," katanya.
Pihaknya berharap rencana perpanjangan landasan ancang di Bandara Harun Thohir di Pulau Bawean selesai sesuai jadwal sehingga dijadikak pendongkrak pengembangan pariwisata, yang tentunya mengangkat pula tingkat perekonomian masyarakat setempat. (*)
