APBD Pemkab Pamekasan 2015 Ditetapkan Rp1,5 Triliun

Pamekasan (Antara Jatim) - Anggaran Pendaparan dan Belanda Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun 2015 mencapai lebih dari Rp1,5 triliun. "Tadi besaran anggaran pemerintah kita sebagaimana tertuang dalam RAPBD 2015 telah ditetapkan menjadi Perda APBD oleh DPRD dalam rapat paripurna," kata Bupati Pamekasan Achmad Syafii di Pamekasan, Selasa. Dari jumlah itu, pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan lebih dari Rp125 miliar, dana perimbangan sekitar Rp1 triliun, dan dana lain-lain dari pendapatan daerah yang sah diperkirakan Rp389 miliar. Sementara, untuk belanja daerah, dianggarkan sebesar Rp1,8 triliun, dengan perincian belanja tidak langsung sebesar Rp978 miliar lebih, dan belanja langsung sebesar Rp825 miliar lebih. Dengan demikian, terdapat difisit anggaran sebesar Rp243 miliar lebih dan nantinya akan ditutup dari pembiayaan netto. "Antara lain, penerimaan pembiayaan daerah, sebesar Rp259 miliar lebih," kata Achmad Syafii menjelaskan. Menurut Achmad Syafii, anggaran tahun 2015 ditetapkan dengan mengakomudasi sejumlah catatan, saran dan koreksi hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur. Selain itu, dalam APBD 2015 itu pemkab juga memasukkan kegiatan-kegiatan yang tidak terealisasi pada tahun 2014. Bupati menjelaskan, APBD 2015 disahkan berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 11 Desember 2014 Nomor: 188/132.K/KPtS/013/2014, tentang hasil evaluasi Raperda Kabupaten Pamekasan tentang APBD Tahun anggaran 2015 dan rancangan Petauran Bupati Pamekasan tentang APBD Tahun anggaran 2015. "Rancangan APBD Pemkab Pamekasan ini kan diserahkan ke Gubernur Jatim dulu sebelum dikoreksi, ternyata disetujui dan memang sesuai dengan usulan yang kami sampaikan. Artinya tidak banyak perubahan," katanya menjelaskan. Secara keseluruhan, Achmad Syafii menjelaskan APBD Kabupaten Pamekasan pada RAPBD 2015 meningkat dari tahun 2014, sebab saat itu pada 2014 ini APBD Pamekasan hanya Rp1,4 triliun. Dari alokasi anggaran itu, bidang pendidikan mendapatkan persentase anggaran terbanyak yakni sekitar 42 persen. Anggaran untuk bidang pendidikan ini jauh lebih besar dari persentase anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat 25 persen. "Kami memang sengaja menambah persentase lebih banyak untuk bidang pendidikan ini, karena pendidikan merupakan program perioritas pembangunan," pungkasnya. (*)