Serapan APBD Pamekasan tahun 2020 hanya 62,2 persen

Pamekasan (ANTARA) - Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, tahun 2020 di sejumlah organisasi perangkat daerah terealisasi hanya 62,2 persen akibat pandemi COVID-19.

"Serapan sebesar 62,2 persen ini berdasarkan hasil rapat koordinasi lintas sektor dan laporan pemanfaatan anggaran hingga November 2020," kata Penjabat Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemkab Pamekasan Sahrul Munir di Pamekasan, Jumat.

Bahkan, sambung dia, ada beberapa OPD yang serapannya di bawah 62 persen, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waru, Pamekasan.

Dinas PUPR memiliki anggaran sebesar Rp276 miliar, tetapi pada November 2020 baru terealisasi Rp56 miliar atau sekitar 20,3 persen, DPMPTSP memiliki anggaran sebesar Rp7,4 miliar dan baru terealisasi sekitar Rp1,9 miliar atau sebesar 26,2 persen.

Anggaran yang tersedia di RSUD Waru Pamekasan pada APBD 2020 sebesar Rp17 miliar, akan tetapi hingga akhir November 2020 baru terserap Rp6,5 miliar atau sekitar 37,88 persen.

Menurut Sahrul, berdasarkan hasil rapat koordinasi lintas OPD, rendahnya serapan APBD 2020 di sejumlah OPD itu karena pandemi COVID-19.

"Dan kebanyakan, anggaran yang tak terserap itu adalah jenis anggaran yang melibatkan banyak orang," katanya.

Ia mengatakan kebijakan pemerintah di awal kasus itu berlangsung adalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Sebagian OPD di Kabupaten Pamekasan baru bisa bergerak dan melaksanakan programnya setelah pemerintah memberlakukan adaptasi kebiasaan baru.

"Kita berharap bulan ini, sisa anggaran yang belum terserap bisa dilaksanakan secara maksimal," katanya.

APBD Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 sebesar Rp1,8 triliun lebih, dengan perincian, pendapatan asli daerah sebesar Rp184 miliar lebih, dana perimbangan Rp1,2 triliun, dan pendapatan daerah yang sah sebesar Rp363 miliar lebih.