DPRD Pamekasan Minta Pemkab Antisipasi Kelangkaan Pupuk

Pamekasan (Antara Jatim) - Komisi B DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, meminta pemkab setempat melakukan upaya antisipasi kelangkaan pupuk bersubsidi pada musim tanam kali ini. Ketua Komisi B DPRD Pamekasan Hosnan Achmadi, Selasa menjelaskan, upaya antisipasi perlu dilakukan mengingat setiap tahunnya selalu saja oknum pedagang yang memanfaatkan situasi melakukan penimbunan dengan tujuan agar harga pupuk melambung tinggi. "Eksekutif, dalam hal ini Pemkab Pamekasan kami kira perlu bergerak cepat untuk mengantisipasi hal itu. Karena apabila aksi borong atau aksi penimbunan pupuk itu terjadi, yang menjadi korban rakyat kecil," kata Hosnan. Menurut dia, sejauh ini memang belum ada laporan yang disampaikan masyarakat ke DPRD Pamekasan, terkait adanya kelangkaan pupuk bersubsidi pada musim tanam tembakau kali ini. Hanya saja, tindakan yang seharusnya dilakukan pemkab sebagai pelayan masyarakat tidak menunggu laporan, melainkan harus proaktif melakukan pemantauan. Sebelumnya, sejumlah warga mengeluhkan kesulitas untuk mendapatkan jatah beli pupuk bersubsidi di Kabupaten Pamekasan, seperti pupuk urea. Namun Hosnan menduga, itu terjadi karena faktor teknis, yakni distribusi dari pihak distributor ke kios pengecer lambat. "Dan itu biasa. Karena untuk mendistribusikan pupuk itu kan harus mengajukan rencana kebutuhan dulu," kata Hosnan yang juga mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Malang ini menjelaskan. Menurut dia, pemkab sendiri sebenarnya telah membentuk tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pamekasan untuk memantau distribusi dan distribusi pupuk bersubsidi. Tim itu merupakan tim permanen dengan tujuan untuk mengawasi distribusi pupuk bersubsidi saat musim panen, serta mencegah adanya kelangkaan pupuk. "Kami kira tim ini juga harus proaktif. Dalam artian, selalu melakukan pemantauan, bukan menunggu adanya kasus," terang Hosnan Achmadi. (*)