Pemkab Bojonegoro Belum Terima Pengaduan Soal BLSM

Bojonegoro (Antara Jatim) - Pemkab Bojonegoro, Jatim, belum menerima pengaduan dari masyarakat yang menyoal penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang tidak tepat sasaran. "Kami sampai saat ini sama sekali belum menerima satu pengaduanpun soal penyaluran BLSM yang tidak tepat sasaran," kata Kepala Bidang Bimbingan Rehabilitasi dan Kesejahteraan Sosial Disnakertransos Bojonegoro Dwi Harningsih, Sabtu. Namun, ia mengaku sudah menerima protes dari warga yang dulu pernah menerima bantuan langsung tunai (BLT), akan tetapi tidak masuk terdaftar sebagai penerima BLSM. "Kita tidak tahu, sebab daftar penerima BLSM mengacu dari warga yang menerima beras jatah warga miskin," jelas dia, disela-sela memantau pencairan BLSM di Kantor Pos. Hal senada juga disampaikan Pejabat Pelaksana (Plt) Disnakertransos Bojonegoro Adi Witjaksono yang menyebutkan BLSM bagi RTSM memunculkan kecemburuan sosial di masyarakat karena berupa uang. "Kami sudah menginformasikan kepada seluruh jajaran di desa juga pihak terkait lainnya untuk mendata kalau menemukan ada warga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima BLSM," kata Dwi, menegaskan. Lebih lanjut ia menjelaskan kalau memang ada pengaduan masyarakat baik yang memprotes penerima BLSM dari keluarga kaya atau ada usulan warga miskin yang belum masuk daftar penerima BLSM akan dilakukan verifikasi. "Hanya saja proses verifikasi membutuhkan lama, sebab pengajuannya disampaikan kepada Kementerian Sosial," ujarnya. Sementara itu, Manajer Operasi Cabang (MOC) Kantor Pos Bojonegoro Budi Pekerti menjelaskan warga di Bojonegoro yang menerima BLSM sebanyak 118.354 RTSM dari 430 kelurahan/desa di 28 kecamatan. "Dana BLSM sudah kami terima beberapa hari yang lalu. Besarnya mencapai Rp35.506.200.000," jelasnya. Menurut dia, pencairan BLSM sebanyak 1.690 RTS dari18 desa di Kecamatan Kota dimulai hari di tiga lokasi yaitu Kantor Pos, Balai Desa Banjarejo, dan Balai Desa Kalirejo. "Kami memberikan jadwal per desa satu jam untuk menghindari penumpukan antrean. Sejauh ini pencairan di tiga lokasi tidak ada masalah bisa berjalan dengan lancar," jelas Budi. (*)