Kantor Pos Bojonegoro Akan Bagikan Kartu BLSM

Bojonegoro (Antara Jatim) - Petugas pengantar surat Kantor Pos Bojonegoro, Jatim, akan membagikan kartu pengendali sosial (KPS) untuk pencairan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) kepada 118.354 rumah tangga sangat miskin (RTSM). "Petugas pengantar surat akan langsung mendistribusikan KPS kepada RTSM," kata Kepala Kantor Pos Bojonegoro Edi Sutowo, Rabu. Namun, katanya, kalau memang petugas pengantar surat tidak menemukan alamat RTSM akan meminta bantuan komunitas masyarakat atau pihak lainnya untuk meneruskan KPS itu kepada RTSM. "Tapi prinsipnya petugas pengantar surat akan mendistribusikan langsung kepada RTSM. Hanya kalau sulit ditemukan baru meminta bantuan pihak lain, seperti komunitas masyarakat atau jajaran perangkat desa dan kecamatan," katanya, menegaskan. Ia menyebutkan jumlah petugas pengantar surat yang akan mengantarkan KPS kepada RTSm jumlahnya ada sekitar 17 petugas baik yang ada di kantor pos induk maupun di 12 kantor pos pembantu. Ditanya mengenai kapan KPS dari Kementerian Sosial diterima, Edi yang didampampingi Manajer Cabang Operasi (MCO) Kantor Pos Budi Pekerti, menjelaskan kemungkinan dalam waktu dekat KPS sudah diterima dan langsung akan didistribusikan ke RTSM. "Informasi yang kami terima hari ini KPS untuk RTSM Bojonegoro sudah ada di Surabaya," jelas Budi. Lebih lanjut Edi menjelaskan teknis pencairan BLSM yang besarnya Rp300 ribu/RTSM (dua bulan) akan dilakukan di 140 titik yang lokasinya tersebar di 28 kecamatan. Di setiap titik, kata dia, akan melayani tiga desa yang daerahnya ada warga penerima BLSM. Namun kalau memang di titik tersebut RTSM belum sempat mencairkan BLSM masih diberi kesempatan untuk mencairkan di kantor pos induk atau di 12 kantor pos pembantu. "Pencairan BLSM akan dilakukan bertahap. Tidak langsung serentak mengingat terbatasnya petugas kantor pos," tuturnya. Ditemui terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnakertransos Bojonegoro Adi Witjaksono menjelaskan pihaknya sudah menyosialisasikan BLSM kepada camat untuk diteruskan ke desa dan RTSM. "Kami juga meminta tim pengawas di kecamatan dan desa untuk secepatnya melapor ke pemkab kalau menemukan penerima BLSM ternyata bukan warga miskin," ujarnya. (*)