5.000 RTSM di Bojonegoro Belum Ambil BLSM

Bojonegoro (Antara Jatim) - Kepala Kantor Pos Bojonegoro, Jatim, Edi Sutowo, memperkirakan sebanyak 5.000 rumah tangga sangat miskin (RTSM) di daerahnya belum mengambil bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang besarnya Rp300 ribu/dua bulan/RTSM. "Jumlah warga yang tidak mengambil BLSM kemungkinan mencapai 5.000 RTSM sampai berakhir penyaluran BLSM di 28 kecamatan pada Selasa ini," katanya di Bojonegoro, Senin. Ia menjelaskan alasan warga belum mengambil BLSM di antaranya adalah belum sempat mengambil, berada di luar negeri karena bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) atau meninggal dunia. "Kami tetap melayani RTSM yang belum sempat mengambil BLSM," jelasnya. Hanya saja, menurut dia, pengambilan BLSM bagi RTSM yang belum sempat mengambil sesuai jadwal yang sudah ditentukan, maka untuk mengambil BLSM harus ke Kantor Pos Induk. "Kalau saat ini pengambilan BSLM masih ke kantor pos induk, sebab berkasnya belum didistribusikan ke kantor pos pembantu," jelasnya. Namun, kalau pendistribusian BLSM dengan jadwal terakhir Kecamatan Temayang, Balen dan Sugihwaras rampung, maka pengambilan BLSM susulan bisa dilakukan di 12 Kantor Pos Pembantu. Mengenai RTSM yang meninggal dunia, lanjutnya, tetap bisa diambil oleh ahli warisnya dengan syarat melengkapi surat keterangan dari kepala desa. Sesuai jadwal, katanya, pihaknya saat ini mendistribusikan BLSM ke Kecamatan Sumberrejo dengan jumlah 6.355 RTSM senilai Rp1.906.500.00, Kecamatan Gondang 3.648 RTSM senilai Rp1.094.400.000 dan Kecamatan Kasiman dengan jumlah 2.347 RTSM senilai Rp707.100.000. "Penyaluran BLSM sejauh ini berjalan lancar tidak ada masalah," tegasnya. Dihubungi terpisah, Kepala Disnakertransos Bojonegoro Adi Witjaksono mengatakan banyak muncul protes dari masyarakat yang tidak menerima BLSM dengan alasan dirinya lebih miskin dibandingkan dengan penerima BLSM. "Kami sudah meminta tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang ada di kecamatan untuk melakukan verifikasi penerima BLSM dan secepatnya melapor ke pemkab kalau menemukan penerima BLSM ternyata bukan warga miskin," katanya. (*)