Evaluasi LKPJ harus lebih substantif. Jangan hanya berhenti pada angka-angka agregat, tetapi harus mampu menjelaskan sejauh mana program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Surabaya (ANTARA) -
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Jawa Timur menekankan pentingnya evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun 2025 dilakukan secara substantif dan tidak berhenti pada penyajian data statistik.
Juru Bicara FPKS R. Harisandi Savari mengatakan evaluasi LKPJ harus mampu menjelaskan sejauh mana program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Evaluasi LKPJ harus lebih substantif. Jangan hanya berhenti pada angka-angka agregat, tetapi harus mampu menjelaskan sejauh mana program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur di Surabaya, Kamis.
Ia menilai capaian makro yang ditampilkan dalam LKPJ memang terlihat impresif. Namun, pendekatan yang terlalu dominan pada data statistik berpotensi mengaburkan persoalan riil di lapangan.
Menurut dia, kualitas pembangunan tidak cukup diukur dari indikator pertumbuhan semata, melainkan juga dari aspek pemerataan dan kebermanfaatannya.
Baca juga: Khofifah apresiasi DPRD Jatim atas penilaian LKPJ 2025 layak
FPKS tetap mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepanjang 2025 yang berhasil meraih ratusan penghargaan di berbagai sektor. Kendati demikian, capaian tersebut dinilai perlu diiringi peningkatan kualitas pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
Dalam evaluasinya, FPKS menyoroti persoalan indikator kinerja daerah. Dari total 166 indikator, sejumlah indikator tidak tercapai, sementara puluhan lainnya tidak dapat diukur karena keterbatasan data.
Kondisi tersebut dinilai menjadi catatan penting dalam upaya meningkatkan kualitas evaluasi kebijakan.
Selain itu, FPKS juga mengkritisi kecenderungan LKPJ yang lebih menitikberatkan pada capaian pertumbuhan ekonomi tanpa mengulas kualitas pertumbuhan tersebut.
Baca juga: Pansus DPRD Jatim sebut pembahasan LKPJ gubernur layak dilanjutkan
Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai 5,33 persen dinilai perlu dilihat dari sisi inklusivitas, terutama dalam memperkuat sektor ekonomi rakyat seperti UMKM, pertanian, dan nelayan.
“Jangan sampai pertumbuhan tinggi tidak diikuti pemerataan karena berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial,” kata Harisandi.
Aspek pengelolaan anggaran dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi sorotan. FPKS menilai kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum optimal dan perlu ditingkatkan agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
Baca juga: Gubernur Khofifah paparkan capaian RKPD 2025
Di sisi lain, struktur belanja daerah yang masih didominasi belanja operasional dinilai perlu diarahkan ke belanja produktif yang berdampak langsung pada masyarakat.
FPKS menegaskan bahwa berbagai catatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Pihaknya berharap LKPJ dapat menjadi instrumen evaluasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perbaikan kebijakan ke depan.
Baca juga: DPRD Jatim setujui LKPJ Gubernur tahun 2024
Pewarta: Faizal FalakkiEditor : Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2026
