Gubernur Khofifah paparkan capaian RKPD 2025

Capaian ini bukan sekadar angka statistik, tetapi merupakan representasi nyata dari kerja kolektif, sinergi, dan kolaborasi seluruh elemen pembangunan di Jawa Timur.

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa paparkan capaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) saat menyampaikan Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 di Rapat Paripurna DPRD Jatim, di Surabaya.

Secara kumulatif, realisasi kinerja RKPD Jawa Timur tahun 2025 mencapai 98,33 persen dari total 4.021 indikator program dan kegiatan. Angka ini meningkat 0,08 persen dibanding capaian tahun 2024 yang sebesar 98,25 persen.

“Capaian ini bukan sekadar angka statistik, tetapi merupakan representasi nyata dari kerja kolektif, sinergi, dan kolaborasi seluruh elemen pembangunan di Jawa Timur,” ujarnya.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025, pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur terealisasi sebesar Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target Rp28,55 triliun.

Sedangkan untuk realisasi belanja daerah mencapai Rp.31,20 triliun atau sekitar 93,82 persen dari target Rp.33,25 triliun.

“Ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel,” tuturnya.

Di tengah dinamika ekonomi global, Kinerja Ekonomi Jawa Timur mampu menunjukkan ketahanan yang kuat. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tercatat sebesar 5,33 persen (c-to-c), melampaui target RKPD sebesar 4,80 –5,20 persen.

Jawa Timur juga mencatat kontribusi sebesar 14,40 persen terhadap perekonomian nasional dan 25,29 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa.

Di tengah berbagai tantangan rantai pasok global, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat inflasi Jawa Timur pada tahun 2025 sebesar 2,93 persen (y-on-y).

Angka tersebut masih terjaga dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 ± 1 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,25.

Kinerja investasi Jawa Timur tahun 2025 mencatat capaian sebesar Rp147,7 triliun, berhasil melampaui target serta menjadi yang tertinggi dalam enam tahun terakhir.

Di sektor perdagangan, nilai ekspor meningkat signifikan sebesar 16,61 persen, yang disebabkan oleh peningkatan kinerja ekspor nonmigas.

Selain itu, pelaksanaan misi dagang dalam dan luar negeri juga mencatatkan transaksi signifikan.

Dalam aspek kesejahteraan, persentase penduduk miskin berhasil ditekan menjadi 9,30 persen, turun sekitar 89,53 ribu jiwa dibanding tahun sebelumnya.

Bahkan dalam kurun 2020–2025, Jawa Timur menjadi provinsi dengan penurunan kemiskinan terbesar secara nasional, mencapai 781,68 ribu jiwa.

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025, jumlah Desa Mandiri di Jawa Timur tercatat sebanyak 4.716 desa.

Tingkat ketimpangan juga menurun signifikan, tercermin dari rasio gini sebesar 0,359, merupakan yang terendah dalam enam tahun terakhir.