Dinas Dikpora Magetan gandeng Inspektorat dan DPRD awasi SPMB 2026

Magetan (ANTARA) - Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Magetan menggandeng pihak Inspektorat dan DPRD setempat guna mengawasi tahapan pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 berjalan sesuai ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Magetan Suhardi, di Magetan, Jawa Timur, Selasa, mengatakan keterlibatan Inspekstorat dan DPRD setempat tersebut diwujudkan dengan kegiatan Sosialisasi dan Penandatanganan Pakta Integritas SPMB Tahun 2026 berjalan bersih yang digelar di Aula Gedung Pertemuan Dinas Dikpora Magetan.

"Penandatanganan pakta integritas ini merupakan kontrak moral yang wajib dipatuhi oleh seluruh jajaran pendidikan di Magetan. Tidak ada ruang bagi praktik kecurangan dalam proses seleksi siswa," ujarnya.

Dalam arahannya, Suhardi memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran pendidikan di bawah naungannya bahwa pakta integritas yang ditandatangani tersebut bukan hanya simbol di atas kertas, melainkan janji nyata kepada masyarakat.

"Saya instruksikan kepada seluruh kepala sekolah dan operator sekolah agar melaksanakan SPMB sesuai aturan. Jangan ada praktik titipan, jangan ada manipulasi data, dan jangan ada pungutan liar. Kita harus memastikan setiap anak di Magetan mendapatkan hak pendidikan yang sama," kata dia.

Ia menjelaskan bahwa keterlibatan Inspektorat dalam kegiatan proses SPMB 2026 bertujuan untuk memperkuat pengawasan karena rawan penyelewengan.

"Kita ingin menciptakan iklim pendidikan yang sehat sejak tahap pendaftaran. Jika sistemnya dimulai dengan jujur, maka kualitas pendidikan ke depan juga akan terjaga," katanya.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Magetan Gaguk Arif Sujatmiko memberikan dukungan penuh terhadap langkah tegas Dinas Dikpora. Menurutnya, transparansi adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan publik.

"Pelaksanaan SPMB harus benar-benar dilakukan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi," kata Gaguk.

Gaguk juga berpesan kepada seluruh anggota Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) agar tetap teguh menjaga integritas di tengah tekanan apa pun.

"Integritas dalam setiap tahapan proses penerimaan sangat penting guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan di Kabupaten Magetan. Kami di DPRD akan terus mengawal agar proses ini tetap berada di jalur yang adil dan benar," katanya.

Kegiatan penandatanganan pakta integritas dihadiri oleh perwakilan Inspektorat, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Magetan, serta para Kepala Sekolah SD dan SMP beserta operator sekolah.