Kota Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur memastikan efisiensi anggaran berupa pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tidak mempengaruhi program pro rakyat yang telah disusun, utamanya program yang berkaitan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Pembangunan dan program yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi tetap berjalan," ujar Wali Kota Madiun Maidi di Madiun, Kamis.
Sejumlah program tersebut di antaranya, program Bantuan Beasiswa Mahasiswa (BBM) yang sudah berjalan sejak 2019. Kemudian, program jaminan kecelakaan kerja dan kematian, bantuan langsung tunai daerah (BLTD), santunan kematian, dan bantuan-bantuan lainnya tetap akan ada.
"Termasuk penanganan stunting dan lainnya di bidang kesehatan akan tetap berjalan," kata dia.
Kemudian, program-program terkait ekonomi, juga dipastikan tetap berjalan. Pihaknya menyebut pembangunan fisik yang bermuara pada peningkatan ekonomi juga terus berjalan. Seperti wisata buatan yang akan terus dimunculkan. Hal itu penting untuk menarik wisatawan.
"Hadirnya wisatawan tentu akan meningkatkan transaksi yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi daerah," katanya.
Sesuai data, anggaran TKD Kota Madiun akan dipotong hingga Rp183 miliar pada tahun anggaran 2026.
Maidi juga memastikan bahwa Pemkot Madiun akan tetap mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, termasuk pemotongan dana TKD.
Pihaknya mengaku sudah menyiapkan strategi khusus agar pelaksanaan program visi dan misinya tidak terganggu kendati dana TKD dipangkas.
Ia menjelaskan terdapat sejumlah kiat yang akan dilakukan pemerintahannya dalam menyikapi kebijakan pusat tersebut. Salah satu langkah utamanya adalah mengoptimalkan peran BUMD agar lebih produktif, sehat, dan mampu memberikan kontribusi besar terhadap APBD.
Selain itu, Maidi mewajibkan ASN membelanjakan kebutuhan di Kota Madiun agar perekonomian lokal tetap hidup. Kebijakan tersebut mungkin akan menimbulkan pro-kontra di awal, namun ia yakin masyarakat akan beradaptasi karena tujuannya adalah efisiensi dan optimalisasi.
Seluruh aset daerah dan sumber daya manusia juga akan dimaksimalkan melalui pelatihan tenaga kerja di tiap OPD guna menciptakan tenaga ahli lokal. Material hasil bongkaran bangunan juga akan dimanfaatkan kembali untuk menekan biaya pembangunan.
Pemkot Madiun juga akan memangkas anggaran untuk kegiatan yang dinilai membuat boros keuangan daerah.
Pihaknya yakin dengan upaya-upaya tersebut, sejumlah program ke masyarakat yang telah disusun tidak terpangkas.
