Dana transfer berkurang, Situbondo sesuaikan program kerja 2026

Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, melakukan penyesuaian program kerja tahun 2026 seiring berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah sekitar Rp200 miliar.

Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo di Situbondo, Jumat, mengemukakan pemerintah setempat sedang melakukan penyesuaian program kerja tahun depan karena dana transfer ke daerah berkurang sekitar Rp200 miliar termasuk Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau (DBHCHT).

"Meskipun ada pengurangan dana transfer dari pusat, fokus kami tetap sama, yaitu bagaimana mengurangi kemiskinan melalui instrumen kewirausahaan," kata Mas Rio, sapaan Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo.

Selain kewirausahaan, lanjut dia, pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi fokus kedua, karena untuk menurunkan angka kemiskinan yang saat ini sudah menurun menjadi 11,17 persen dari sebelumnya 11,57 persen butuh SDM yang mumpuni.

Bupati juga mengajak DPRD setempat untuk terlibat aktif membahas plafon anggaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah tersebut, mengingat pengurangan dana transfer ke daerah cukup signifikan.

"Saya juga berharap teman-teman di DPRD memahami situasi ini, karena anggaran itu melibatkan eksekutif dan legislatif. Saya akan senang sekali jika ada urun rembuk untuk membicarakan plafon anggaran ini," katanya.

Rio menambahkan pemerintah daerah harus menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) melalui berbagai upaya seperti memaksimalkan penarikan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan (MBLB) yang ditargetkan Rp2 miliar pada tahun 2026.

"Pajak MBLB harus diintensifkan, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) juga harus diintensifkan," kata dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Situbondo Haryadi Tedjo Laksono menambahkan pengurangan transfer ke daerah hampir Rp200 miliar, karena termasuk pengurangan dana DBHCHAT yang diperkirakan berkurang hampir 50 persen.

"Untuk menyiasati pengurangan tersebut, hal-hal yang dinilai boros, seperti perjalanan dinas, pengadaan makanan dan minuman, studi banding dan lain-lain, harus dirampingkan," katanya.