Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusulkan program pembangunan senilai Rp10 triliun kepada pemerintah pusat untuk mengantisipasi dampak pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,8 triliun pada 2026.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur Adhy Karyono dalam keterangan diterima di Surabaya, Rabu mengatakan bahwa sejumlah usulan yang menjadi prioritas pada 2026 tersebut merupakan tindak lanjut dari permintaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Jawa Timur menyampaikan beberapa usulan yang menjadi prioritas pada 2026 tetapi tidak mampu dibiayai APBD karena keterbatasan fiskal daerah dampak pengalihan TKD," kata Adhy.
Adhy menyampaikan, dalam rangka penyelarasan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, setiap daerah diwajibkan menyampaikan daftar usulan program/kegiatan pemerintah daerah tahun anggaran 2026 yang ditujukan kepada kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajukan beberapa usulan program strategis lintas kementerian senilai Rp10,047 triliun.
Usulan tersebut mencakup sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kebencanaan, dan penguatan kapasitas aparatur daerah hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2025 serta Program Strategis Nasional dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 yang belum terealisasi.
"Usulan tersebut juga masuk kategori program prioritas daerah yang sudah direncanakan dan akan dibiayai melalui TKD, tetapi akibat adanya pengalihan maka tidak dapat teralokasikan," ujarnya.
Dari total usulan senilai Rp10 triliun, sektor infrastruktur memiliki porsi terbesar melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp6,986 triliun.
Dana itu diarahkan untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, irigasi, penyelesaian jalan Pansela, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, serta penyediaan air bersih.
Kemudian, usulan untuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) senilai Rp426,37 miliar meliputi pembangunan rumah sakit, layanan kesehatan bergerak, rumah sakit terapung, dan dukungan bahan medis habis pakai.
Sektor pendidikan diusulkan senilai Rp720,6 miliar untuk perbaikan ruang kelas rusak, laboratorium, toilet, peningkatan kualitas pendidikan menengah, dan program kejar paket bagi anak tidak sekolah.
Adapun usulan untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) senilai Rp861,1 miliar diarahkan untuk pembangunan dermaga di Situbondo dan Kepulauan Sumenep.
Sementara untuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) senilai Rp216,7 miliar, difokuskan pada pengembangan destinasi wisata sejarah, budaya, dan religi, termasuk revitalisasi kawasan Telaga Sarangan dan Situs Trowulan.
Usulan lain meliputi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) senilai Rp125,18 miliar untuk rehabilitasi mangrove dan pembangunan hutan rakyat.
Kemudian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rp151,63 miliar untuk industri garam dan pelabuhan perikanan, serta Kementerian Dalam Negeri Rp24,73 miliar untuk peningkatan kapasitas aparatur daerah.
Selain itu, usulan juga disampaikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) senilai Rp31,5 miliar, Kementerian Perdagangan Rp21,83 miliar, dan Kementerian Pertanian Rp13,4 miliar.
Kemudian, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp425 miliar, serta Kementerian Sosial Rp43 miliar untuk memperluas penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).
Adhy berharap seluruh usulan tersebut dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kementerian, dan lembaga terkait.
