Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur menyiapkan strategi untuk melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui potensi ekonomi lokal dan melakukan efisiensi belanja daerah, guna menghadapi kebijakan penurunan dana transfer ke daerah sebesar Rp266,48 miliar dari APBN 2026.
"Kami menghadapi tantangan fiskal berupa penurunan transfer ke daerah sebesar Rp266,48 miliar. Untuk menjawab hal itu, kami menyiapkan strategi keuangan yang adaptif dan produktif, dengan fokus pada beberapa hal," kata Bupati Lumajang Indah Amperawati dalam keterangannya di kabupaten setempat, Senin.
Menurutnya, Pemkab Lumajang akan melakukan optimalisasi PAD melalui potensi ekonomi lokal dan melakukan efisiensi belanja daerah agar anggaran tetap tepat sasaran,
"Prioritas belanja wajib dan mengikat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar," ucap bupati yang biasa dipanggil Bunda Indah itu.
Ia mengatakan strategi itu memastikan setiap rupiah anggaran memberikan hasil nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung arah pembangunan nasional.
Menurutnya, penyusunan rancangan APBD 2026 berlandaskan sinkronisasi nasional-daerah, sehingga setiap kebijakan fiskal daerah mengacu pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) nasional, untuk memastikan Lumajang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
"Keselarasan dengan kebijakan nasional menjadi pedoman utama dalam pengelolaan APBD 2026. Kami ingin pembangunan daerah berjalan harmonis dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.
Dengan prinsip sinkronisasi nasional-daerah dan pengelolaan fiskal yang adaptif, lanjut dia, rancangan APBD 2026 diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang efektif, efisien, dan berdampak positif bagi seluruh warga Lumajang.
Bunda Indah menjelaskan arah pembangunan tahun 2026 difokuskan pada lima prioritas strategis yang menjadi landasan kerja seluruh perangkat daerah yakni pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; kemudian pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
Ketiga, transformasi tata kelola pemerintahan digital; lalu penguatan sektor ekonomi berbasis potensi lokal; dan terakhir kelima yakni sinergi dengan program prioritas nasional dan provinsi.
Kelima fokus prioritas itu bukan sekadar dokumen kebijakan, tetapi kompas pembangunan yang harus diterjemahkan ke langkah nyata oleh seluruh perangkat daerah, memastikan setiap anggaran berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
“Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang menghadirkan manfaat nyata, merata, dan berpihak pada rakyat. Lima fokus ini menjadi landasan kita melangkah ke 2026 dengan tujuan yang jelas dan terukur," ujarnya.
