Lumajang pastikan susun RKPD 2027 secara partisipatif

Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lumajang memastikan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 secara partisipatif karena telah menggelar forum konsultasi publik terkait dengan rencana kerja tersebut.

"Kami berkomitmen membangun daerah secara inklusif dan berkelanjutan melalui Forum Konsultasi Publik RKPD karena forum itu menjadi ruang strategis untuk memastikan arah pembangunan benar-benar berangkat dari kebutuhan riil masyarakat," kata Bupati Lumajang Indah Amperawati dalam keterangannya di Lumajang, Kamis.

Forum Konsultasi Publik bukan sekadar tahapan administratif, melainkan instrumen penting dalam membangun perencanaan yang responsif, adaptif, dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mewajibkan pelibatan masyarakat dalam setiap proses perencanaan pembangunan daerah.

"Forum ini adalah wadah mendengar, bukan hanya menyampaikan. Pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan berangkat dari persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat," tegas Bupati Lumajang dalam sambutannya.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah membuka ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menghimpun aspirasi, kritik, serta gagasan konstruktif sebagai bahan penyempurnaan RKPD 2027.

"Partisipasi publik menjadi kunci agar program pembangunan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak nyata," tuturnya.

Indah menjelaskan delapan isu strategis yang menjadi tantangan sekaligus peluang pembangunan daerah di Kabupaten Lumajang, meliputi penguatan tata kelola pemerintahan, mitigasi ancaman bencana dan kriminalitas, keterbatasan infrastruktur dasar, hingga optimalisasi potensi pariwisata dan sumber daya alam.

Selain itu, perhatian juga diarahkan pada persoalan kerawanan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta penguatan ketahanan dan kemandirian pangan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat.

"Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri karena diperlukan sinergi, kepedulian, dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat agar setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup warga Lumajang," katanya.

Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan bersama mengenai isu prioritas dan solusi pembangunan yang realistis, terukur, serta selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Lumajang ke depan.

"Dengan perencanaan yang partisipatif, pemerintah optimistis pembangunan daerah akan semakin inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," ucap bupati yang akrab disapa Bunda Indah itu.