DPRD Surabaya Nilai "e-Controlling" Tidak Maksimal

Surabaya - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya menilai "e-Controlling" atau sistem online untuk mengetahui perencanaan dan hasil pelaksanaan proyek di pemkot tidak maksimal karena belum bisa memberikan data terkini. "Data di 'e-controlling' belum bisa jadi acuan untuk mengontrol pelaksanaan proyek di Surabaya karena gak update," kata anggota Komisi C DPRD Surabaya, Sudirjo di Surabaya, Selasa. Diketahui sistem "e-Controlling" adalah salah satu bagian dari skenario besar " e-Government" di Pemerintah Kota Surabaya, melalui konsep GRMS (Government Resource Management System). Sistem ini menjembatani antara perencanaan pelaksanaan pekerjaan yang ada di "e-Project Planning" dengan hasil pekerjaan yang diinputkan melalui sistem e-Delivery. Menurut dia, pihaknya sudah menanyakan langsung persoalan ini ke pihak pengelola "e-Controlling" yakni Plt Kepala Bagian Bina Program Pemkot Surabaya Eri Cahyadi. "Tapi pak Eri pandai berkelit. Ini perli saya tanyakan agar ada transparansi dan masyarakat mengetahui," katanya. Sudirjo mengatakan seharusnya yang aktif melaporkan itu tiap-tiap satuan kerja pelaksana daerah (SKPD), sedangkan yang aktif melaporkan adalah Bina Program. "Itu harus sinergi, jika tidak, ya, tidak ketemu," ujarnya. Ia memgatakan bina program mempunyai kewajiban menanyakan langsung ke SKPD seputar lelang, kontraktor, pengawasan dan alasan lain terkit molornya pembangunan proyek sehingga berimbas pada serapan anggaran rendah. "Kalau ada SKPD lelet, ya, dingatkan, begitu juga dengan kontraktor dan pengawas. Sehingga ada solusi," katanya. Politisi Partai Amanat Nasional ini (PAN) ini mengatakan dalam "e-Controlling" kali ini antara serapan fisik besar dan serapan nggaran kecil. "Serapan anggaran di sejumlah SKPD banyak yang nol, sedangkan fisik ada yang masih nol dan prosentasenya masih minim," ujarnya. Kepala Bagian Bina Program Pemkot Surabaya Eri Cahyadi mengatakan terkait data e-controlling belum terintegrasi dengan Surat perintah pencairan dana (SP2D) yang dikeluarkan Bagian Keuangan. "Data SKPD terintegrasi baru pada 2013 dimana termasuk pembayaran dilakukan melalui elektronik sehingga data baru bisa terkoneksi dengan e-controlling," ujarnya. (*)