Kediri (ANTARA) - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur terus memaksimalkan digitalisasi pengadaan barang dan jasa dari pemerintah agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Kediri Bagus Hermawan mengemukakan salah satu bentuk digitalisasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel ialah melalui pemanfaatan katalog elektronik (e-katalog) sebagai media e-purchasing.
"Saat ini platform e-katalog telah memasuki versi terbarunya yakni Versi 6 (V6). Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penonaktifan Katalog Elektronik Versi 5 untuk Etalase Konstruksi dan Kesehatan, kami adakan bimbingan teknis," katanya di Kediri, Selasa.
Ia menambahkan kegiatan bimbingan teknis e-katalog V6 mini kompetisi pekerjaan konstruksi tersebut dihadiri Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemkot Kediri, dan pejabat lainnya yang berwenang.
Menurut dia, kegiatan tersebut penting dengan tujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh dan keterampilan teknis kepada peserta mengenai penerapan metode mini kompetisi dalam e-katalog sesuai peraturan perundang-undangan terkini.
“Dalam Surat Edaran tersebut sudah sangat jelas mengatakan bahwa e-katalog Versi 5 sejak tanggal 31 Juli 2025 sudah dinonaktifkan dan sebagai gantinya diberlakukan Versi 6, khususnya pada mini kompetisi konstruksi kita masih menunggu arahan selanjutnya,” kata Bagus.
Ia berpesan kepada seluruh peserta, baik yang hadir secara luring di salah satu hotel di Kota Kediri maupun daring melalui zoom meeting agar dapat menggali ilmu sebaik-baiknya dari narasumber.
“Kami harapkan di tahun 2026 sudah siap melaksanakan mini kompetisi konstruksi melalui e-katalog Versi 6,” kata dia.
Sementara itu, Pembina Jasa Konstruksi Madya Kementerian PUPR selaku narasumber Hilda Isfanovi menjelaskan e-katalog Versi 6 merupakan hasil migrasi dari versi sebelumnya, yakni Versi 5.
Pada versi terbaru ini terdapat fitur-fitur yang memuat informasi terkait produk, seperti spesifikasi teknis, harga, dan penyedia.
"Platform ini digunakan pemerintah untuk melakukan pengadaan barang dan jasa dengan metode pembelian e-purchasing," kata Hilda Isfanovi.
