Surabaya (ANTARA) - Center for Statecraft and Citizenship Studies (CSCS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) menggelar diskusi publik dengan tema "Reformasi Demokrasi Elektoral Indonesia".
Pendiri CSCS Unair Airlangga Pribadi Kusman di Surabaya, Selasa mengatakan diskusi publik ini bertujuan untuk membedah secara mendalam empat agenda reformasi krusial.
"Yaitu reformasi pemilihak kepala daerah, penguatan regulasi dan pengawasan untuk mengatasi politik uang serta politisasi aparatur sipil negara, reformasi internal partai politik dan penjajakan instrumen inovatif berupa sertifikasi demokrasi," katanya.
Ia mengatakan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan lahir sebuah pemikiran kolektif yang melampaui perbaikan teknis semata namun menuju sebuah transformasi demokrasi yang substantif.
"Yakni, dengan sistem pemilihan umum yang efisien dan akuntabel, partai politik yang terlembaga dengan kaderisasi yang jelas serta masyarakat sipil. Termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok disabilitas, yang berdaya sebagai aktor demokrasi bukan sekadar objek elektoral," katanya.
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam kesempatan itu menyoroti tentang sistem proporsional tertutup maupun sistem campuran dalam pemilihan umum.
"Ke depan harus jadi bagian diskusi mendalam," ucapnya.
Termasuk, kata dia, usulan calon presiden tidak boleh tunggal namun juga tidak boleh terlalu banyak yang diawali dari seleksi ketat terhadap partai politik peserta pemilihan umum.
Menurut Doli ini merupakan pesan dari putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penghapusan ambang batas presiden.
"Jadi kita diminta untuk melakukan rekayasa konstitusi," ucapnya.
Doli juga membahas tentang perumusan ulang parliementary threshold atau ambang batas pencalonan dan besaran kursi per daerah pemilihan dalam rangka mendekatkan antara pemilih dan calon anggota legislatif.
"Sehingga konstituen bisa leluasa mengenal calonnya secara intens," katanya.
Beberapa narasumber hadir dalam kegiatan ini adalah Kepala Departemen Ilmu Politik FISIP Unair Prof. Dr. Dwi Windyastuti Budi Hendrarta, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Pendiri Ilmu Politik Unair Prof. A. Ramlan Surbakti dan Komisioner KPU RI August Mellaz yang hadir secara dalam jaringan.
