Ada rencana aksi unjuk rasa, NasDem tegaskan dukungan ke Khofifah-Emil

Surabaya (ANTARA) - Partai NasDem menegaskan dukungan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak di tengah dinamika politik dan adanya rencana aksi unjuk rasa pada 3 September 2025 di Surabaya, Jawa Timur.

"Hingga kini, Partai NasDem menegaskan tetap solid mendukung Khofifah–Emil sejak Pemilihan Gubernur (Pilgub) hingga dalam proses memimpin Jawa Timur dan memastikan proses demokrasi berlangsung sesuai konstitusi," kata Ketua Badan Advokasi Hukum (BAHU) Syaiful Ma’arif, melalui keterangan yang diterima di Surabaya, Rabu.

Penegasan ini diungkapkan terkait rencana aksi unjuk rasa kelompok “Posko Rakyat Jatim” di depan Gedung Negara Grahadi, yang digalang Aktivis politik M Sholeh yang merupakan mantan kader NasDem sekaligus eks Ketua Badan Advokasi Hukum (BAHU) partai tersebut.

Pihaknya menegaskan jika langkah yang dilakukan M Soleh merupakan sikap pribadi dan tidak ada keterkaitan dengan Partai Nasdem.

“Cak Sholeh sudah tidak lagi menjabat di BAHU. Apa yang ia lakukan adalah sikap pribadi, bukan suara resmi NasDem,” kata Syaiful.

Syaiful menyatakan tindakan Sholeh yang menggunakan media sosial untuk mengajak massa melakukan unjuk rasa berpotensi melanggar Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).

Selain itu, juga berpotensi melanggar sejumlah ketentuan pidana, termasuk Pasal 160 KUHP tentang penghasutan serta ketentuan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sebagai informasi, aksi unjuk rasa bersama kelompok “Posko Rakyat Jatim” pada 3 September 2025 di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya akan menyuarakan sejumlah tuntutan.

Aksi itu menuntut penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor, pengusutan dugaan korupsi dana hibah triliunan rupiah, hingga penghapusan pungutan liar di sekolah negeri.